Politisi PKS Sebut Pesawat Kepresidenan Bukan Bagian dari Pengamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam menggunakan pesawat kepresidenan saat kampanye sebagai calon presiden.

Saat ini, aturan tersebut masih menunggu peraturan pemerintah dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Mardani memahami bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saat cuti kampanye, Presiden memang tetap mendapat fasilitas pengamanan. Namun, untuk penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye, Mardani menyatakan hal itu masih diperdebatkan.

"Masih debatable. Kami berpendapat pesawat kepresidenan bukan bagian dari pengamanan," kata Mardani melalui pesan singkat, Jumat (6/4/2018).

(Baca juga: Soal Presiden Gunakan Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye, Ini Kata KPU)

Ia menyadari, penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye memang bisa dipertanyakan oleh publik.

"Pernah ada polemik sejenis saat Pak SBY kampanye untuk kali kedua. Hemat kami, Presiden perlu bijak menimbang karena bisa jadi publik akan tidak simpati," kata Mardani.

Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas juga menyatakan, pesawat kepresidenan bukan bagian dari fasilitas pengamanan.

Sedangkan anggota Komisi II Fraksi PDI-P Arif Wibowo menyatakan, tidak masalah jika Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan saat berkampanye sebagai calon presiden.

(Baca juga: Politisi PDI-P Nilai Jokowi Boleh Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye)

Menurut dia, pesawat kepresidenan merupakan salah satu instrumen pengamanan Presiden. Dengan demikian, sebagaimana fasilitas pengamanan yang melekat, maka pesawat kepresidenen juga bersifat melekat seperti pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden.

Namun, lanjut Arief, penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye tak boleh sembarangan sehingga perlu diatur secara detail.

"Ya kalau itu sebenarnya wajar saja, ini menyangkut pengamanan. Sepanjang batasan-batasan tertentu yang detailnya memang harus diatur. Dan yang penting dalam kondisi cuti pun beliau masih kepala negara, kepala pemerintahan," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2018) malam.