Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tak Akan Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres di Pilpres 2019

Kompas.com - 04/04/2018, 22:18 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa partainya akan menyambut baik jika mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ingin menjalin komunikasi.

Belakangan setelah pensiun nama Gatot santer disebut dalam bursa calon presiden dan wakil presiden.

"Selama mau datang, silakan. Sekarang zamannya demokrasi. Pak Gatot silakan datang, silakan berkompetisi," ujar Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: Jika Ingin Jadi Cawapres Prabowo, Gatot Nurmantyo Harus Mampu Dekati PKS)

Meski demikian Zulkifli menegaskan PAN tak akan mengusung Gatot sebagai capres di Pilpres 2019.

Saat ditanya siapa figur yang akan dicalonkan, Zulkifli memastikan PAN akan mengusung dirinya sebagai capres.

"Kalau PAN kan sudah capresnya, Zulhas (Zulkifli Hasan)," kata Ketua MPR itu.

Gatot memasuki masa pensiun pada Sabtu (31/3/2018). Ia menyatakan, meski telah pensiun dari TNI, ia akan tetap mengabdi kepada negara di bidang yang lain.

Saat ini, sebagai purnawirawan, Gatot memiliki kesempatan yang sama dengan warga sipil lainnya. Karena itu, ia menyatakan banyak bidang pengabdian baginya selepas pensiun yang bisa dikerjakan.

(Baca juga: Prabowo Kapok dengan Elite Politik, PAN Sebut Harus Introspeksi Bersama)

Secara tak langsung, Gatot menyiratkan dirinya akan berkiprah di kancah politik. Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menyatakan telah memiliki hak untuk dipilih.

"Mulai hari ini saya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa, anggota masyarakat sipil dan warga negara RI lainnya, termasuk untuk memiliki hak memilih, juga hak dipilih saat pemilu mendatang,” kata Gatot melalui keterangan tertulis, Minggu (1/4/2018).

Kompas TV Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu mengajukan cuti saat berkampanye di pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com