Dalam Persidangan, Mantan Dirjen Hubla Sebut Salah Satu Perusahaan Terkait Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono menyebutkan, ada perusahaan peserta lelang proyek yang terafiliasi dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu dikatakan Tonny saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (4/4/2018).

"Menurut info, perusahaan itu ada kaitannya dengan saudara Setya Novanto," kata Tonny.

(Baca juga: Saat Penyidikan, Mantan Dirjen Hubla Kaget Bawahannya Terima Uang Lebih Besar)

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Satria Baruna Ocean. Menurut Tonny, perusahaan itu pada Juli 2015 maju untuk menjadi pelaksana pekerjaan pengelolaan alur pelayaran Sungai Kapuas di Kalimantan Tengah.

Namun, menurut Tonny, perusahaan itu terpilih tanpa melalui kompetisi lelang. Ia mengatakan, perusahaan itu sejak awal sudah ditunjuk untuk menjadi pelaksana.

Menurut Tonny, ada informasi bahwa sejumlah perusahaan di Kalimantan sudah diplot untuk mengerjakan proyek. Perusahaan-perusahaan itu mewakili kepentingan pejabat seperti anggota DPR RI.

"Ada rumor, setiap proyek ini sudah dikavling," kata Tonny.

Tonny mengatakan, pada Juli 2017, Gubernur Kalimantan Tengah mengajukan surat kepada Menteri Perhubungan. Gubernur mengeluhkan proyek pengelolaan alur sungai yang tidak juga dilakukan.

(Baca juga: Mantan Dirjen Hubla Ungkap Kesedihan Jadi Tahanan dan Dijauhi Orang)

Gubernur menilai PT Satria Baruna Ocean tidak serius dalam mengerjakan proyek. Gubernur meminta Menhub mengevaluasi ulang penunjukkan PT Satria Baruna Ocean.

Menurut Tonny, meski ditunjuk langsung, perusahaan itu wajib memenuhi persyaratan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.

Dalam aturan itu, perusahaan wajib melakukan investasi secara penuh. Kemudian, membuat kajian teknis, analisis dampak lingkungan, dan persyaratan lainnya.

"Menteri pada dasarnya setuju, asal ada catatan, investasi penuh oleh PT Satria Baruna Ocean. Kemudian, harus sesuai PP 64 tentang perizinan," kata Tonny.