Komnas HAM: Jika Sistem Noken Disalahgunakan, Hak Memilih Bakal Tidak Tersalurkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan bahwa negara, dalam hal ini melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus bisa menjamin suara warga Papua di daerah yang mempraktekkan sistem noken dalam pemilunya dapat tersalurkan.

"Karena memilih adalah hak setiap warga negara, tugas negaralah yang harus memfasilitasi dalam kondisi apapun. Siapa negara itu, ada dua, KPU dan Bawaslu," kata Amiruddin, diacara launching buku "Tambal Sulam Sistem Noken, Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua", di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: Sistem Noken Rentan Dicurangi, KPU Cari Formulasi Administrasi Kepemiluan yang Tepat)

Diketahui, sistem noken adalah pemilihan suara sebuah komunitas berdasarkan perintah kepala sukunya atau dikenal dengan istilah "Big Man". Sistem noken sudah disahkan lewat putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009 sebagai budaya asli Papua.

Amiruddin mengatakan, perlu ada pengaturan yang tepat agar hak memilih dalam pemilu dengan sistem noken tetap bisa menjaga kemurnian suara pemilih. Tugas itu, lanjut dia, ada di KPU dan Bawaslu.

Komnas HAM siap dilibatkan untuk prinsip dasar tujuan hal ini yakni memfasilitasi hak memilih.

"Kalau sistem noken diselenggarakan semau-maunya atau dalam kondisi yang tidak teradministrasikan dengan baik, hak memilih tidak tersalurkan secara tepat. Ini yang dilema kita sekarang," ujar Amiruddin.

(Baca juga: Perludem: Daerah di Papua yang Beralih ke Sistem Noken karena Ada Pendidikan Politik)

Menjamin suara warga dapat tersalurkan, lanjut Amiruddin, akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berjalan baik. "Karena orang yang anda pilih untuk keseluruh warga di situ, bukan kelompok tertentu," ujar Amiruddin.

Sistem noken, lanjut dia, memang perlu dimatangkan lagi soal pelaksanaannya. "Dan kalau bisa, saya pikir mesti bisa, ya dikurangi (praktiknya)," ujar dia.

Caranya, lanjut dia, penyelenggara kepemiluan, partai politik, dan kontestan di pilkada, mesti memberikan pendidikan politik.

"Yang kita mesti minta pertanggungjawaban partai politik di wilayah itu mereka melakukan apa? Jadi jangan hanya menikmati situasi," ujar dia.