Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakornas, Gerindra Belum Tentukan Cawapres Prabowo

Kompas.com - 29/03/2018, 05:32 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra akan menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) sekaligus pendeklarasian Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Rencananya, rakornas akan berlangsung pada 11 April 2018.

Namun, pada deklarasi tersebut Partai Gerindra tidak akan mengumumkan siapa figur cawapres yang akan mendampingi Prabowo.

"Kami belum bicara cawapres. Kami akan memantapkan deklarasi pencalonan Pak Prabowo terlebih dulu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Rabu (28/3/2018).

Terkait figur cawapres, kata Dasco, sejumlah nama masih dibahas di internal partai.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres.

(Baca juga: 11 April 2018, Gerindra Agendakan Deklarasi Pencapresan Prabowo)

Meski demikian, Dasco menilai riskan jika cawapres ditentukan dalam waktu dekat. Ini disebabkan Partai Gerindra perlu meminta pendapat dari berbagai pihak.

"Pada waktunya kami akan benar-benar tarik cawapres sesuai dengan kriteria dan syarat yang nanti akan ditetapkan oleh partai dan disetujui oleh Prabowo," tutur Dasco.

"Tidak menutup kemungkinan nama yang bersangkutan akan dipertimbangkan. Tapi kalau sekarang riskan kita bicara cawapres," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta masyarakat bersabar terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

(Baca juga: Soal Pencapresan Prabowo, Hashim Bicara Kesehatan dan Logistik)

Hal itu diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani seusai acara syukuran atas terpilihnya Muzani sebagai wakil ketua MPR di rumah pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018) malam.

"Tentang calon presiden, Pak Prabowo meminta kesabaran semua pihak tentang hal ini karena bagaimanapun juga kami harus mengakui ada harapan besar dan keinginan besar masyarakat terhadap Gerindra, terhadap Pak Prabowo," ujar Muzani saat ditemui seusai acara.

Kompas TV Pertemuan membahas konsolidasi jelang Pemilihan Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com