JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut menjadi salah satu calon wakil presiden bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya terus mencermati berbagai dinamika politik menjelang pilpres yang terjadi. Ini termasuk menguatnya wacana duet Prabowo-Anies pada pilpres mendatang.
"Seluruh dinamika politik kami kalkulasi, kami hitung dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan menentukan strategi kami," ucap Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
PDI-P, kata Hasto, juga terus membahas berbagai kemungkinan mengenai lawan yang akan dihadapi Presiden Joko Widodo pada pilpres tahun depan.
"Pak Jokowi kira-kira akan bersaing dengan siapa, itulah yang juga secara terus menerus kami lakukan pembahasan di internal," tutur Hasto.
(Baca juga: Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)
Meski demikian, kata Hasto, PDI-P juga tak mau terburu-buru dengan wacana duet Prabowo-Anies tersebut.
Adapun saat ini, PDI-P masih dalam proses mencari pendamping Jokowi yang pas dan dikehendaki rakyat.
"Bagi PDI-P setiap pemimpin kan harus berproses, dia harus mendapatkan basis legitimasi yang kuat dari rakyat," kata Hasto.
Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade sebelumnya mengatakan, Anies dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi calon kuat kandidat pendamping Prabowo.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria pun juga punya pendapat sama. Dua nama itu berpeluang besar menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.
(Baca juga: Gerindra: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Calon Kuat Pendamping Prabowo)
Sebagai gubernur Jakarta, Anies dianggap memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang tidak perlu diragukan. Sama halnya dengan elektabilitas Anies.
Meski demikian, hal itu masih perlu dibahas dengan partai koalisi karena Gerindra tak bisa memutuskannya sendiri.
Hingga saat ini Prabowo belum mendeklarasikan diri maju dalam Pilpres 2019. Deklarasi menunggu pembahasan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) Gerindra pada awal April 2018.