Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kapan Terakhir Kali Bapak-Ibu Menulis Surat untuk Seseorang?

Kompas.com - 27/03/2018, 20:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong kementerian serta lembaga terkait untuk melaksanakan penyederhanaan prosedur kepabeanan maupun izin usaha di Indonesia.

Saat bersilaturahim dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online di PT Samick Indonesia, Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (27/3/2018), Jokowi mengatakan, dunia saat ini sudah berkembang pesat.

Teknologi  memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu. Manusia meninggalkan cara-cara lama yang lamban dan tidak efisien.

"Saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak-Ibu semua menggunakan pulpen, kertas dan juga amplop untuk menulis surat untuk seseorang? 10 tahun lalu? 20 tahun lalu?" tanya Jokowi.

"Maksud saya, kapan Bapak-Ibu benar-benar nulis surat pakai pulpen sampai 6-10 lembar, lalu dimasukkan ke amplop, kemudian dimasukkan lagi ke kotak pos?" tanya Jokowi lagi.

Para pengusaha yang hadir di acara itu banyak yang menjawab, "Sudah lama sekali."

"Sekarang, kita maunya cepat lewat WA (Whatsapp). Kalau mau menyampaikan sesuatu yang lebih panjang sedikit, lewat email," lanjut dia.

Oleh karena itu, Jokowi ingin pengurusan kepabeanan dan izin usaha juga demikian. Singkat, cepat, dan efisien.

"Sangat kuno jika kita mengisi form kepabeanan harus bertumpuk-tumpuk yang mesti kita isi. Begitu juga dalam proses izin. Semuanya harus kita isi sendiri berlembar-lembar, bertumpuk-tumpuk lagi," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya mengajak menteri, Dirjen, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, eselon 6, eselon 7, ubah semuanya. Kalau kita enggak mau ditinggal sama negara-negara lain," lanjut dia.

Kompas TV Pegawai kantor pos di Jerman bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan lebih ringan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com