BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong kementerian serta lembaga terkait untuk melaksanakan penyederhanaan prosedur kepabeanan maupun izin usaha di Indonesia.
Saat bersilaturahim dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online di PT Samick Indonesia, Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (27/3/2018), Jokowi mengatakan, dunia saat ini sudah berkembang pesat.
Teknologi memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu. Manusia meninggalkan cara-cara lama yang lamban dan tidak efisien.
"Saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak-Ibu semua menggunakan pulpen, kertas dan juga amplop untuk menulis surat untuk seseorang? 10 tahun lalu? 20 tahun lalu?" tanya Jokowi.
"Maksud saya, kapan Bapak-Ibu benar-benar nulis surat pakai pulpen sampai 6-10 lembar, lalu dimasukkan ke amplop, kemudian dimasukkan lagi ke kotak pos?" tanya Jokowi lagi.
Para pengusaha yang hadir di acara itu banyak yang menjawab, "Sudah lama sekali."
"Sekarang, kita maunya cepat lewat WA (Whatsapp). Kalau mau menyampaikan sesuatu yang lebih panjang sedikit, lewat email," lanjut dia.
Oleh karena itu, Jokowi ingin pengurusan kepabeanan dan izin usaha juga demikian. Singkat, cepat, dan efisien.
"Sangat kuno jika kita mengisi form kepabeanan harus bertumpuk-tumpuk yang mesti kita isi. Begitu juga dalam proses izin. Semuanya harus kita isi sendiri berlembar-lembar, bertumpuk-tumpuk lagi," kata Jokowi.
"Oleh sebab itu, saya mengajak menteri, Dirjen, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, eselon 6, eselon 7, ubah semuanya. Kalau kita enggak mau ditinggal sama negara-negara lain," lanjut dia.