Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Kunci Kemenangan Jokowi Ada di PKB

Kompas.com - 25/03/2018, 20:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar percaya diri dengan mengatakan, kunci kemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang adalah partainya, PKB.

"Kunci kemenangan Pak Jokowi memang ada di kita, di PKB. Kalau PKB yang genjot, menang dia," ujar Muhaimin usai berziarah ke makam mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/3/2018).

Indikatornya adalah pemilihan presiden 2014 lalu. Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengklaim, partainya menyumbang 11 juta suara untuk Jokowi-Jusuf Kalla.

Cak Imin mengatakan, situasi tersebut masih relevan dengan menjelang Pilpres 2019 mendatang.  "Apalagi secara kuantitatif saja, jumlah pemilih yang warga NU yang belum memilih, dengan saya bersama beliau (Jokowi) kan otomatis pada ikut memilih," ujar Cak Imin yakin.

Baca juga: Survei Polcomm Institute: AHY Paling Kuat Jadi Capres Poros Ketiga

Cak Imin juga telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jumat (23/3/2018) lalu. Dia enggan menjelaskan apa yang diungkapkan Jokowi kepada dirinya.

Namun, Cak Imin sangat optimis bisa mendampingi Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019 yang akan datang.

"Dua hari lalu saya diterima beliau (Jokowi), ngobrol panjang, kesimpulan saya sangat optimistik, Insya Allah ya," ujar dia.

Ia juga mengaku, memiliki chemistry positif dengan sosok Jokowi. Meski, Cak Imin juga mengakui bahwa 'arah angin' masih bisa berubah hingga tanggal pendaftaran pasangan capres cawapres di KPU, Agustus 2018 mendatang. Cak Imin menyebut, bergantung pada takdir.

"Kita berharap masih berlanjut. Lihat chemistry-nya sih berlanjut. Tapi kan takdir belum tahu. Yang namanya tanggal 4 Agustus pendaftaran itu takdir yang menentukan. Tapi kalau chemistry, gayanya, baju merah saya, sih cocok," seloroh Cak Imin.

Selain berbincang soal peluang dirinya menjadi cawapres, ia dan Jokowi juga berbincang mengenai masa depan Indonesia, termasuk persoalan-persoalan di pemerintahan dan bangsa yang dihadapi saat ini.

Kompas TV Mandat diserahkan kepada kader PKB yang juga anggota DPR, Jaijilul Pawaid.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com