Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofyan Djalil: Kalau Enggak Kritik, Bukan Pak Amien Rais

Kompas.com - 21/03/2018, 11:11 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menegaskan, sertifikat atas tanah sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan sertifikat itu, masyarakat mempunyai jaminan atas tanah yang dimilikinya.

"Kita tahu dengan adanya sertifikat, paling sedikit konflik itu kita akan hindari di masa datang, kan, jelas ukurannya, jelas batasnya, jelas pemiliknya pada sertifikat dikeluarkan oleh negara," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

Hal ini disampaikan Sofyan menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat pada pemerintahan Joko Widodo merupakan pembohongan.

"Kalau misalnya Pak Amien Rais lihat bagaimana penyerahan sertifikat tanah, rakyat begitu gembiranya. Pasti Pak Amien Rais mengatakan bahwa itu pengibulan, enggak ada," kata Sofyan.

Selain menjadi jaminan atas kepemilikan tanah, Sofyan menyebut bahwa kepemilikan sertifikat juga bisa membantu masyarakat mendapatkan akses pinjaman modal ke lembaga resmi. Masyarakat tak lagi mencari pinjaman modal ke rentenir.

"Mereka perlu modal tinggal pergi ke bank atau ke pegadaian kemudian menjaminkan sertifikat tersebut," kata Sofyan.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Siap Fasilitasi Debat Terbuka Luhut Vs Amien Rais

Sofyan menyebutkan, sebelum era Jokowi, mereka yang akan mengurus sertifikat bisa menunggu hingga bertahun-tahun dan biayanya juga tidak terduga.

Kini, pemerintah memberikan sertifikat secara cepat dan gratis.

"Rakyat itu sangat berterima kasih, bagaimana dia bilang kibul?" katanya.

Meski demikian, Sofyan memaklumi apa yang disampaikan Amien Rais. Ia enggan mempermasalahkannya lebih jauh.  

"Kalau enggak kritik, bukan Pak Amien Rais," kata Sofyan seraya tertawa.

Kompas TV Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com