Ketua MPR: Pergantian Mahyudin Hak Golkar, Kami Tunggu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menghormati rencana Partai Golkar mengganti Wakil Ketua MPR Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Pernyataan itu ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2018).

"Soal (pergantian) pimpinan MPR itu haknya Partai Golkar, sebagaimana haknya PAN gitu. Kami hormati, kami hargai, tentu sedang berproses. Kami tunggu nanti perkembangannya selanjutnya," ujarnya.

Zulkifli enggan disebut sudah memberikan lampu hijau untuk Golkar mengganti Mahyudin dari kursi wakil ketua MPR.

Baca juga : Mahyudin: Saya Akan Bela Hak Saya, Golkar Bukan Punya Airlangga!

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu justru berkelakar saat ditanya apakah sudah memberikan jalan kepada Golkar.

"Kalau MPR enggak ada lampunya. Bulan hijau atau merah. Sedang berproses," kata dia sembari tertawa.

Sebelumya, Airlangga mengakui bahwa pertemuan tersebut salah satunya membawa tentang pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

"Kami kan kemarin kami sudah rapat ya tentu sewajarnya seperti kami melakukan pergantian ketua DPR, kami tentu berkonsultasi dulu. Sehingga setelah berkonsultasi, proses administrasinya segera menyusul," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, kata Airlangga, ia juga menanyakan langsung kepada Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono terkait dengan teknis pergantian kursi pimpinan MPR.

Baca juga : Ini Alasan Golkar Ajukan Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Mahyudin

"Kami menanyakan mekanisme yang ada dalam MPR. Jadi kami sudah mendapatkan mekanisme tentu kami akan berproses," kata dia.

Seperti diketahui, terjadi gonjang-ganjing di MPR. Hal ini berawal pasca Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

DPP Golkar menyetujui Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.

Namun Mahyudin menolak hasil rapat pleno Partai Golkar tersebut. Menurutnya, pergantian tersebut tidak memiliki dasar.