Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/03/2018, 10:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyanggah kritik anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang menyebut KPK hanya mengedepankan penindakan yang membuat gaduh.

Masinton mencontohkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap soal rencana penetapan tersangka dari calon kepala daerah. Kemudian, ia juga mengkritisi banyaknya operasi tangkap tangan tanpa diimbangi dengan pencegahan.

Masinton menyebut indeks persepsi korupsi KPK yang jauh di bawah negara-negara lain.

Mendengar pernyataan itu, Abraham membantah bahwa KPK mengabaikan aspek pencegahan.

"Saya ingin meluruskan cara pikir Pak Masinton. Di hukum, salah satu aspeknya penindakan represif," ujar Abraham dalam diskusi "Polemik" Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

(Baca juga: Gencarnya Upaya Pencegahan KPK dan Kepala Daerah yang Tak Pernah Jera)

Aspek penindakan, kata Abraham, merupakan fase pertama dari serangkaian sistem yang dilakukan KPK. Masih ada fase kedua yakni perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Fase ini termasuk sistem pencegahan yang dilakukan KPK bersama pemangku kepentingan.

Ketiga, menurut Abraham, fase di mana KPK menyiapkan generasi muda yang berintegritas. Ketiga fase tersebut, kata Abraham, harus saling terintegrasi.

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).abba gabrillin Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
Pernyataan Abraham langsung disahuti Masinton. Ia menyebut, dalam 15 tahun usia KPK, kerjanya hanya menindak.

"Mana pencegahan dalam konteks membangun sistem? Negara lain, mereka tantangannya lebih besar tapi mampu membangun sistem," kata Masinton.

Masinton mengatakan, semangat dirinya sama dengan KPK yakni untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Namun, Masinton mengaku hanya mempermasalahkan cara KPK yang terus menerus mengedepankan represif tanpa diimbangi pencegahan.

"Kita bicara soal cara. Tapi KPK ini merasa benar terus," kata Masinton.

(Baca juga: Pencegahan Korupsi Dianggap Lebih Efektif Jika Kementerian dan Lembaga Berkolaborasi)

Abraham kemudian menyela pernyataan Masinton.

"Ini giliran saya bicara. Saya jawab ya, saya bisa buktikan ada perbaikan sistem," kata Abraham.

Abraham mencontohkan kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Said Agil Husin al- Munawar. Saat itu, ia tersandung kasus korupsi Dana Abadi Umat di Kementerian Agama. Namun, saat itu belum dibentuk mekanisme perbaikan sistem. Sehingga kemudian terulang lagi korupsi yang dilakukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus haji.

Pada zaman tersebut, kata Abraham, KPK mengubah sistem penanganan perkara dengan mengintegrasikan antara penindakan dan pencegahan.

"Saat selesai menahan SDA, saat itu juga kami bawa tim supervisi KPK ke Kemenag. Tim pencegahan KPK perbaiki tata kelola di Kemenag mulai dari haji dan sebagainya," kata Abraham.

"Bapak boleh cek, Kemenag sudah bagus sistemnya," ujar dia.

Hanya saja, kata Abraham, operasi tangkap tangan dianggap lebih menarik disorot media. Banyak aksi pencegahan KPK yang luput dari pemberitaan. Hal ini membuat seolah-olah KPK tidak melakukan perubahan sistem.

"Perbaikan sistem itu sudah, Pak Masinton. Saya sepakat jika ada kesalahan di KPK, dikiritik. Saya pun sering kritik," kata Abraham.

Kompas TV Mantan pimpinan KPK mendatangi pimpinan KPK saat ini untuk meminta dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com