Implementasi Revolusi Mental oleh Pemerintahan Jokowi Dinilai "Nanggung"

JAKARTA, KOMPAS.com -  Sejarawan Didi Kwartanada menyoroti revolusi mental yang dinilainya hanya menjadi jargon pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu dituangkannya dalam sebuah tulisan pada buku #KamiJokowi, yang diluncurkan pada hari ini, Jumat (16/3/2018), di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Didi mengatakan, saat Jokowi berkampanye pada Pemilihan Presiden 2014, masyarakat menaruh harapan besar terhadap program revolusi mental.

Baca juga: Fadli Zon: Katanya Revolusi Mental, tapi yang Dibangun Infrastruktur Fisik

Program itu dinilai mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju.

Fabian Januarius Kuwado Sejarawan Didi Kwartanada.

Program revolusi mental tidak dipimpin langsung oleh Jokowi, tetapi diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Didi menilai, Puan tidak maksimal melaksanakan program itu.

Baca juga: Buya Syafii Maarif: Revolusi Mental Belum Sampai ke Tingkat Bawah

"Bu Puan di awal-awal cuma pasang iklan di koran cetak, kutipan Bung Karno soal revolusi mental. Ya Anda bayangkan, anak milenial kan sudah tidak baca koran lagi. Sasarannya enggak jelas," ujar Didi.

Kemenko PMK juga sempat membuat website revolusi mental. Akan tetapi, tetap dianggap tak tepat sasaran.

"Apakah ada orang khusus untuk browsing website revolusi mental? Jadi apa yang dilakukan ya, sampai kini saya rasa belum mengenai sasaran," ujar dia.

Meski demikian, Didi menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan akan mulai fokus pada pembangunan sumber daya manusia dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2019 mendatang.

Ia mengatakan, sudah saatnya bagi Presiden Jokowi melaksanakan apa yang tertunda pada periode pertama ini.

Baca juga: Puan Maharani dan Revolusi Mental di Stadion Manahan, Solo

Didi berharap, program revolusi mental benar-benar menyentuh sasaran, yakni kaum muda.

"Harus menyasar generasi muda seawal mungkin. Sejak dini, anak itu harus ditanamkan budi pekerti, nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan dan yang paling penting adalah etos kerja. Karena ya saat ini kita mesti bersaing dengan bangsa lain," ujar Didi.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pada rapat terbatas membahas pembangunan sumber daya manusia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/3/2018) siang, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia adalah langkah besar kedua pemerintahannya setelah langkah besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.

"Setelah pekerjaan besar, yaitu infrastruktur telah kita jalankan selama kurang lebih 3,5 tahun, kita akan bergeser pada pekerjaan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang SDM, investasi di bidang sumber daya manusia," ujar Jokowi.

"Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan sekali dalam kita berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain," lanjut dia.