Golkar Berharap Jokowi Pilih Airlangga Hartarto sebagai Pendamping di Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, ada alasan lain mengapa partainya memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga dipilih salah satunya karena dianggap cocok menjadi pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Pada saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai tidak hanya mencari ketua umum, tapi sekaligus mencari (sosok) apakah dia kompatibel sebagai calon wakil presiden. Apa bisa pas. Sudah dipikirkan apa bisa satu paket," kata Agung, di Kantor Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: Ulama Kalsel Usulkan Jokowi Gandeng Tokoh Agama di Pilpres 2019

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Agung Laksono ketika memberikan keterangan pers di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Pilihan peserta Munaslub juga begitu. Tidak hanya sekadar memilih calon ketua umum. Tapi juga ketua umum yang bisa ditindaklanjuti sebagai calon wakil presiden," kata Agung.

Oleh karena itu, kata Agung, Golkar berharap Jokowi memilih Airlangga Hartarto sebagai pendampingnya.

Baca juga: Ketum PPP: Jokowi dan Prabowo Sepakat Rematch di Pilpres 2019

"Kami berharap, calon wakil presidennya (Jokowi) itu adalah Ketua Umum Partai Golkar. Tentu Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Apalagi, saat ini ada dorongan dari internal partai. Hanya saja, kata Agung, partainya tak ingin buru-buru dan masih mencermati gelagat serta dinamika politik yang ada.

"Itu tidak tertutup kemungkinan. Artinya melihat perkembangan, peluangnya, kebutuhannya, dinamikanya seperti apa, harus kita pertimbangkan," kata dia.

Jokowi saat ini sudah mendapat dukungan dari lima parpol di DPR untuk kembali maju sebagai capres 2019. Kelima parpol tersebut, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Masih ada lima parpol lain yang belum menentukan sikap, yakni Gerindra, PKS, PAN, PKB dan Demokrat.