Ulama Kalsel Usulkan Jokowi Gandeng Tokoh Agama di Pilpres 2019

Kompas.com - 13/03/2018, 15:27 WIB
Wakil Ketua MUI Kalsel Hafiz Anshary bersama para ulama Kalsel memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3/2018) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinWakil Ketua MUI Kalsel Hafiz Anshary bersama para ulama Kalsel memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3/2018) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ulama asal Kalimantan Selatan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggandeng tokoh Islam sebagai calon wakil presidennya pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disampaikan para ulama Kalsel kepada wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3/2018) siang.

Pertemuan berlangsung tertutup selama selama sekitar dua jam dan diisi dengan santap siang bersama. Ada sekitar 40 ulama dari berbagai wilayah, pondok pesantren, dan organisasi di Kalimantan Selatan.

Baca juga : Ketua Komisi II: Menteri Punya Hak Politik Bahas Cawapres Jokowi

Wakil Ketua Majelis Ulama Indoensia Kalimantan Selatan Hafiz Anshary mengatakan, para ulama yang hadir sudah melakukan pertemuan terlebih dulu untuk membahas berbagai isu yang akan disampaikan kepada Presiden. Salah satunya, mengenai calon pendamping Jokowi.

"Kami berharap, di samping memliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas sebagai pendamping Beliau, itu memiliki nuasa keagamaan karena Indonesia ini apapun alasannya negara yang agamais," kata Hafiz.

"Agar yang mendampingi Beliau memiliki kepedulian dan juga kemampuan yang cukup di bidang keagaamaan, sehingga kehidupan kita betul-betul masyarakat kita akan diarahkan kehidupan yang agamais," ujar dia. 

Baca juga : Gerindra DKI: Kalau Prabowo Sudah Ngapa-ngapain, Lewat Tuh Jokowi

Namun, Hafiz mengaku usul tersebut tak sempat disampaikan kepada Jokowi saat pertemuan. Menurut dia, pertemuan dengan Jokowi lebih banyak membahas masalah-masalah kebangsaan.

"Ya tadi kami terfokus pembicaraan dan berpindah, dan terpenting adalah bagaimana mempertahankan NKRI ini, bagaimana persatuan kesatuan dapat terjaga dengan baik, dan peran ulama apa yang bisa dimainkan bersama dengan pemerintah," kata mantan Ketua KPU RI ini.

Kompas TV Sebelumnya, wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco mengklaim deklarasi akan berlangsung pada bulan Maret ini.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.