Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pengarah UKP-PIP dan Pimpinan MPR Bahas GBHN

Kompas.com - 14/03/2018, 15:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - MPR bersama Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) membahas Garis-garis Besar Haluan Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuan itu, MPR dan Dewan Pengarah UKP-PIP kembali mendiskusikan haluan negara yang setelah Orde Baru tak lagi berlaku.

Menurut Zulkifli, baik MPR maupun UKP-PIP berpendapat, ada banyak hal yang menghambat pembangunan di Indonesia dengan ketiadaan haluan negara.

Baca juga : Theo L Sambuaga : GBHN Dapat Jadi Pedoman Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Oleh karena itu, kedua lembaga membahas amandemen terbatas UUD 1945 mengenai haluan negara.

"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami konsultasikan," lanjut dia.

Selain itu, Zul mengatakan, pertemuan dengan UKP-PIP juga membahas demokrasi di Indonesia yang kian mahal, khususnya saat pilkada.

Baca juga : Yudi Latif: GBHN Jangan Diarahkan ke Pemakzulan Presiden

Hal itu terlihat dari semakin banyaknya kepala daerah yang korupsi untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.

"Kita belum punya jalan keluar bagaimana kandidat cari uang. Bagaimana kandidat cari uang yang sah," kata Zulkifli.

Saat ditanya mengapa pertemuan berlangsung tertutup, Zul mengatakan, karena ada kekhawatiran pembicaraan tadi tidak akan diberitakan secara keseluruhan.

"Kenapa ditutup tadi, ini kan diskusi, diskusi kan luas. Kami khawatir kalau terbuka diambil sebagian tidak nyambung. Diskusi kan panjang, ada kesimpulan. Kalau terbuka, diambil di awal, kesimpulannya bisa beda," lanjut Zul.

Kompas TV Sebulan terakhir, Joko Widodo bertemu dengan pimpinan partai dan tokoh nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com