Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Pemerintah Harus Berbagi Bangun Infrastruktur dengan Modernisasi Alutsista

Kompas.com - 13/03/2018, 14:35 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam tempo tiga hari, dua alutsista TNI mengalami gangguan hingga menimbulkan korban. Dua alutsista itu yakni akni Tank M113 milik TNI AD dan Kapal Motor Cepat (KMC) AD-16-05 milik Kodam Jaya.

Saat ditanya sikap pemerintah atas dua peristiwa itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, komitmen pemerintah untuk modernisasi alutsista TNI sudah ada.

"Enggak usah diributkan, enggak usah dimasalahkan, arah (modernisasi) itu ada," ujarnya di Jakarta, Selama (13/3/2018).

Menurut dia, sejak ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata RI, semangat untuk memodernisasi alutsista TNI sudah ada. Saat ini pun pemerintah terus melakukan hal tersebut.

Baca juga : Keceriaan Anak-anak PAUD Menaiki Tank Berujung Duka...

Namun, menurut Wiranto, modernisasi tidak bisa dilakukan sekaligus. Sebab, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya yakni ketersediaan anggaran yang besar.

Saat ini, ucap dia, Presiden Jokowi mencoba untuk mengalokasikan anggaran di APBN dengan porsi yang sesuai. Hal ini dinilai penting agar semua sektor bisa dibangun, tidak hanya alutsista.

"Presiden sekarang ini mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang adil dan bijak agar di satu sisi kita bisa memodernisasikan alutsista kita dan di sisi lain tidak merugikan pembangunan misalnya infrastuktur, pembangunan ekonomi nasional," kata dia.

Baca juga : Kronologi Tenggelamnya Kapal Milik Kodam Jaya di Kepulauan Seribu

"Itu semuanya kan butuh kebijakan kebijakan tetapi untuk modernisasi alutsista, itu menjadi tujuan dari negara untuk dilakukan," sambung Wiranto.

Sebelumnya, satu unit tank M113 milik TNI AD tenggelam di Sungai Bogowonto, Purworejo, Sabtu (10/3/2018). Kendaraan tempur tersebut menangkut siswa PAUD dalam rangka outbond.

Tiga hari berselang yakni pada Senin (12/3/2018), Kapal Motor Cepat (KMC) AD-16-05 milik Kodam Jaya yang mengangkut 65 prajurit tenggelam di Kepulauan Seribu.

Kompas TV Kapal Cepat Rudal merupakan pengembangan kapal sebelumnya yang dipesan di PT PAL Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com