Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampai Kapan Moratorium Driver Taksi Online?

Kompas.com - 13/03/2018, 13:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan belum memastikan sampai kapan moratorium pengemudi transportasi online akan diberlakukan.

"Enggak tau sampai kapan. Tapi kita akan monitor satu per satu," ujar Luhut saat dijumpai di Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Moratorium Pengemudi Taksi Online, Luhut Sebut Agar Sopir Bisa Bayar Cicilan)

 

Saat ini, pemerintah berupaya menekan jumlah pengemudi transportasi online demi beberapa alasan.

Pertama, menghindari menumpuknya kredit macet kendaraan di bank. Sebab, data perbankan menunjukkan 70 persen pengemudi transportasi online saat ini masih mencicil kendaraannya.

Kedua, menciptakan iklim kompetisi yang sehat di antara pengemudi transportasi online.

"Kita melihat jumlah yang ada saat ini berlebihan ya. Jadi kita akan buat supply dan demand akan saling mengisi," ujar dia.

Saat ditanya di kota mana saja yang jumlah pengemudi transportasi online-nya membeludak, Luhut tidak menjawab rinci.

"(Membeludaknya) enggak hanya di Jakarta. Tapi hampir merata di kota-kota besar Pulau Jawa," ujar Luhut.

(Baca juga: Ada Moratorium, Aplikator Taksi Online Dilarang Rekrut Sopir Baru)

 

Luhut mengatakan, pada saatnya nanti, pemerintah akan menghentikan moratorium perekrutan pengemudi transportasi online dan masyarakat bisa mendaftar kembali ke aplikator.

"Yang  penting jangan sampai collapse dulu," ujar dia.

Diberitakan, penandatanganan keputusan untuk memoratorium perekrutan bagi pengemudi transportasi online dilakukan, Senin (12/3/2018) kemarin oleh Luhut dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Budi Setiyadi memastikan, kebijakan tersebut telah dikoordinasikan terlebih dahulu oleh penyedia jasa aplikasi.

"Sudah saya paparkan ke aplikasi online. Sambutannya positif. Tapi ya mau suka enggak suka, mau enggak mau, yang namanya peraturan harus dipatuhi," ujar Budi.

Kompas TV Pembuatan SIM A Umum untuk pengemudi angkutan online yang ditinjau berlokasi di Yogyakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com