JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemilu baik itu Pilkada serentak 2019 atau Pileg dan Pilpres 2019.
"Jangan seakan-akan tahun pemilu tahun politik ini suatu yang menakutkan, akan menimbulkan suatu yang mengganggu stabilitas nasional, bukan seperti itu," ujarnya dalam konferensi pers pasca rapat koordinasi khusus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu melanjutkan, "Jadi ini adalah hal yang sangat biasa dalam kehidupan demokrasi. Jadi ini merupakan pesta demokrasi yang menggembirakan, harus disambut dengan satu keceriaan, kegembiraan, bukan ketakutan".
Baca juga : Pemerintah Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Para Calon Kepala Daerah
Wiranto mengatakan, semua instansi yang ikut di dalam rapat koordinasi khusus pemilu sepakat untuk membangun nuansa pemilu yang aman dan tidak ada masalah.
Oleh karena itu, tutur dia, instansi terkait akan saling bahu membahu agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan aman. Berbagai hal pun sudah direncanakan secara sistematis dan detail.
Misalnya, proses pemilu yang dilaksanakan oleh KPU yang harus tepat waktu, anggaran pemilu yang tersedia, hingga persoalan logistik serta ketersediaan kertas sebagai bahan baku surat suara.
Baca juga : KPU: Meski Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, Pilkada Jalan Terus
Tidak ketinggalan dari sisi keamanan, persiapannya mencakup keamanan cyber. Hal ini dinilai penting untuk menangkal berita-berita bohong atau ujaran kebencian di media sosial.
"Kemungkinan adanya satu gangguan hoax, ada gangguan cyber yang bisa menganggu penyelenggaraan pemilu, juga sudah tadi kami bicarakan," ucap Wiranto.
Dengan berenergi strategi dan persiapan itu, pemerintah meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan gelaran pemilu yang menjadi proses biasa dalam negara demokrasi.
Rakorsus Pilkada dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, hingga Ketua Bawaslu Abhan.