Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Selesai di KPK, Aris Budiman Tetap Punya Jenjang Karier di Polri

Kompas.com - 12/03/2018, 18:27 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal menjelaskan munculnya perwira Polri sebagai calon deputi penindakan dan direktur penyidikan di  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa membuat Direktur Penyidikan KPK dari Polri, Brigjen Pol Aris Budiman, kembali lagi ke instansi asal.

Menurut Iqbal, jika Aris sudah tidak menjabat lagi di KPK, Aris bisa melanjutkan kariernya di kepolisian.

"Karena Pak Aris kan masih tergolong junior, masih panjang masa dinasnya. Mungkin saja jadi direktur di salah satu satuan kerja, jadi kepala biro atau bahkan jadi kapolda, kita doakan saja," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Iqbal menjelaskan, apabila masa tugas perwiranya yang bekerja di KPK telah usai, maka yang bersangkutan berhak kembali meneruskan kariernya di institusi asal.

Oleh karena itu, Iqbal membantah bahwa Aris sekadar dikembalikan ke Polri, melainkan juga untuk menempuh jenjang karier yang lebih luas.

"Tidak dikembalikan begitu saja. Bukan karena ada masalah, tapi karena memang masa tugasnya sudah selesai," kata dia.

(Baca juga: Aris Budiman Mengaku Tak Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK)

Iqbal optimistis Aris bisa bekerja dengan baik di Polri. Aris diharapkan bisa membawa berbagai budaya kerja yang baik dari KPK bisa diterapkan di Polri.

Iqbal ingin Aris bisa meniru Irjen Heru Winarko yang menggantikan Komjen Budi Waseso sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Prinsipnya sama, ingin menularkan prinsip integritas yang ada di KPK untuk memperkuat BNN. Pak Buwas juga bagus, ingin dikuatkan lagi. Budaya yang baik dari KPK akan dibawa ke Polri," ujarnya.

Sebelumnya Aris Budiman mengaku tak ikut dalam proses lelang jabatan posisi Deputi Penindakan KPK.

Menurut dia, siapa saja perwira yang mengikuti open bidding atau lelang terbuka merupakan kewenangan Polri.

Aris mengatakan, saat ini ia masih diperintahkan Polri untuk menduduki direktur penyidikan. Saat ditanya soal rencana kembalinya Aris ke Mabes Polri, ia mengaku belum tahu. Aris juga tak menjawab apakah ada pembahasan soal penarikan dirinya ke Mabes Polri.

Kompas TV Polisi telah meningkatkan status laporan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman, terkait konten program di Kompas TV.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com