Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Protes Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani, Ini Kata Ketua DPR

Kompas.com - 09/03/2018, 07:11 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memastikan, penghargaan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani akan diberikan atas nama DPR secara kelembagaan.

Bambang menjelaskan, pemberian penghargaan itu diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP) DPR dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Acara itu  akan digelar di Gedung DPR pada 14 Maret mendatang.

"BKSAP, tentunya atas nama DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018) malam.

Menurut Bambang, nantinya acara tersebut akan mengundang perwakilan parlemen dari sejumlah negara. Dalam acara itu,  akan diberikan penghargaan kepada menteri-menteri perempuan yang berprestasi oleh BKSAP. Salah satunya Sri Mulyani.

"Terus nanti diberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi karena dalam sejarah kabinet, inilah yang terbanyak memilih menterinya perempuan," kata politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini.

(Baca juga: Di Depan Fadli Zon, Bamsoet Sebut DPR Akan Beri Sri Mulyani Penghargaan)

Namun, untuk proses pemilihan menteri perempuan berprestasi itu, Bambang mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia meminta wartawan menanyakan ke Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf.

Terkait Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai bahwa pemberian penghargaan itu harus disetujui dulu dalam rapat paripurna, Bambang hanya menanggapi santai.

"Ya kurang lebih begitu, nanti diatur saja bahwa kalau saya sih santai-santai saja. Mau pakai nama DPR, pakai BKSAP, ha-ha-ha," kata Bambang.

Fadli Zon sebelumnya menyatakan keberatan DPR hendak memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani. Ia meminta agar keputusan itu dibawa dan disetujui terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR.

"Kalau atas nama DPR ya harus dibawa dan disetujui paripurna," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca: Fadli Zon: Penghargaan DPR untuk Sri Mulyani Harus Disetujui Paripurna)

Fadli secara pribadi menilai, tidak pantas Sri Mulyani diberi penghargaan dari DPR. Sebelumnya, Fadli juga sempat menyindir Sri Mulyani tak pantas mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia dalam World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sebab, politisi Partai Gerindra ini menilai ekonomi Indonesia sendiri masih jauh dari kata baik.

"Ekonomi kita terpuruk. Rupiah kita melemah termasuk yang paling rentan di asia. Kemudian utang juga melonjak tinggi, lalu juga pecapaian target-target pertumbuhan tidak tercapai," kata Fadli.

Kompas TV Menkeu menyatakan model lelang bisa jadi alternatif transaksi yang tergolong kultur transaksi baru di Tanah Air.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com