Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan AHY ke Istana Dianggap Sinyal Dukungan Demokrat ke Jokowi

Kompas.com - 07/03/2018, 18:46 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Komandan Satgas Bersama Pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Presiden Joko Widodo dinilai menjadi sinyal untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, sejumlah indikasi itu terlihat dari beberapa hal yang dilakukan oleh AHY dan Jokowi selama pertemuan berlangsung.

"Ini statement-nya kayaknya akan cenderung mendukung Pak Jokowi. Misalnya, (AHY) mengatakan, 'ada salam dari Pak SBY agar kepemimpinan Jokowi berjalan terus, Pak Jokowi sehat selalu'," kata Qodari dalam diskusi media bertema Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

(Baca juga : Lewat AHY, SBY Titip Pesan agar Jokowi Tetap Sehat dan Lanjutkan Memimpin Negeri)

Selain itu, Qodari juga melihat cara penerimaan Jokowi terhadap AHY yang lebih terkesan personal, dibandingkan sebelumnya ketika AHY diterima oleh putra Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Menurut saya itu sudah suatu indikasi ada pesan politik yang kuat dari Demokrat yang membuat Pak Jokowi menerima Agus secara personal, bukan dengan Kaesang," ujarnya.

Kendati demikian, Qodari mengakui, koalisi untuk Pilpres 2019 masih sangat dinamis sehingga berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

AHY datang ke Istana untuk memberikan undangan kepada Presiden Jokowi agar hadir dalam acara Rapimnas Partai Demokrat pada 10 dan 11 Maret 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

(Baca juga : Demokrat: Pencalonan AHY dalam Pilpres 2019 Belum Final)

Adapun soal Pilpres 2019, AHY mengatakan, partainya pasti akan bergabung ke gerbong koalisi partai politik dalam menyambut pemilihan presiden 2019.

Pasalnya, Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk mengajukan bakal calon presiden atau wakil presiden tanpa koalisi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah.

(Baca juga : Kapan Demokrat Putuskan Dukungan Pilpres? AHY Jawab Tunggu Tanggal Mainnya)

Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Namun, apakah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan berada di gerbong koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 atau tidak, Agus mengatakan, saat ini belum ada keputusan.

"Dalam politik segala sesuatunya mungkin terjadi. Tapi Demokrat hari ini saya ketahui belum memiliki sikap khusus terkait siapa yang akan didukung. Akhirnya kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Demokrat akan menentukan sikapnya," ujar AHY.

Ia memastikan, partainya tengah mengkomunikasikan hal tersebut dengan partai politik lainnya.

Kompas TV AHY datang ke Istana dalam kapasitasnya sebagai komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com