Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tak Masalah jika Muncul Poros Baru Penantang Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 06/03/2018, 19:30 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak mempersoalkan jika muncul poros ketiga selain poros pendukung Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Menurut Fadli, partai-partai yang belum mendeklarasikan dukungan pasti memiliki pertimbangan elektabilitas dalam memunculkan pasangan jagoannya.

"Dua atau tiga (poros) tak masalah. Malah sebenarnya kami yang berpendapat kalau bisa semua parpol bisa mencalonkan masing-masing, tapi, kan, tidak memungkinkan karena keputusan MK," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

"Kawan-kawan di partai pasti rasional. Mestinya mempertimbangkan elektabilitas, mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas, dan terutama formasi untuk memenangkan pertempuran atau pertarungan politik," kata Wakil Ketua DPR itu.

`Baca juga: Demokrat: Pencalonan AHY dalam Pilpres 2019 Belum Final

Jika muncul tiga poros, lanjut Fadli, ia optimistis capres yang diusung Gerindra dapat mengulang kesuksesan di Pilkada DKI Jakarta.

Pasangan yang diusung Gerindra, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mampu mengungguli pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada putaran pertama.

Kemudian Anies-Sandi juga berhasil merebut suara pada saat pencoblosan putaran kedua, mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Fadli pun menegaskan bahwa Gerindra akan tetap membuat poros sendiri dengan mengusung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2019.

"Kan, pasti semua hitung-hitungan ujungnya bagaimana formasinya bisa menang atau tidak. Kalau kami melihat formasi DKI juga gitu. Kami cari satu sosok yang bisa memenangkan. Kami dukung Anies-Sandi walaupun surveinya selalu lalu nomor tiga. Waktu pemilihan pertama jadi nomor dua, kemudian jadi nomor satu," tuturnya.

Kemungkinan poros ketiga

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai saat ini masih ada kemungkinan untuk memunculkan capres selain Prabowo dan Jokowi.

Ia mengatakan, saat ini masih tersisa lima partai yang belum mendeklarasikan capres, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Menurut dia, jumlah kursi dari kelima partai ini cukup untuk membentuk poros baru.

Jika diasumsikan Gerindra dan PKS yang dimungkinkan mengusung Prabowo, maka PAN, PKB, dan Demokrat bisa mengusung capres baru. Jumlah kursi ketiganya yang sebesar 27,85 persen, cukup untuk mengusung capres.

Baca juga: PDI-P: Zulkifli Hasan Minta Diprioritaskan Bertemu Megawati

"Kemungkinan, kalau sampai pada saat hari ini di antaranya lima parpol belum ada yang ke Pak Jokowi masih bisa. Bisa dua calon lagi. Artinya, Gerindra dengan calon sendiri karena dia cukup ambil satu partai. Nah tiga partai lain bisa buat poros baru," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ia menambahkan, poros baru itu bisa mengusung sejumlah nama yang potensial dalam berbagai lembaga survei sebagai capres.

Sejumlah nama tersebut ialah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Kompas TV Menurut AHY, Megawati adalah salah satu tokoh politik yang harus ditemuinya untuk menjalin komunikasi politik jelang 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com