Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditahan KPK, Ini Ekspresi Wali Kota Kendari dan Ayahnya Cagub Sultra

Kompas.com - 01/03/2018, 17:52 WIB
Robertus Belarminus,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun.

Adriatma dan Asrun ditahan terkait kasus suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018.

Selain Adriatma dan Asrun, KPK turut menahan Direktur PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

(Baca juga : KPK Tetapkan Tersangka Wali Kota Kendari dan Ayahnya Cagub Sultra)

Pantauan Kompas.com, Kamis (1/3/2018) pukul 16.48 WIB, Adriatma dan ayahnya Asrun, keluar pertama kali.

Adriatma terlihat berjalan di depan, sementara ayahnya mengikuti dari belakang. Keduanya sudah mengenakan rompi orange tahanan KPK.

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi PutraKompas.com/Robertus Belarminus Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

Adriatma tidak mengeluarkan senyum ketika diwawancarai awak media. Dia hanya irit bicara dan hanya meminta doa atas kasusnya.

"Mohon doa saja," kata Adriatma, sembari terus berjalan menuju mobil tahanan KPK.

(Baca juga : Kasus Suap Wali Kota Kendari Rp 2,8 Miliar untuk Kampanye Ayahnya di Pilgub Sultra)

Sementara ayahnya, Asrun, tidak mengeluarkan kata-kata dan hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. Dia berjalan mengikuti putranya dari belakang.

Tak berselang lama, giliran Fatmawati yang keluar dari gedung KPK. Perempuan berambut pendek yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK itu hanya tersenyum.

Sementara itu, Hasmun saat keluar untuk ditahan bungkam. Dia terus berjalan menerobos awak media menuju mobil tahanan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Adriatma, Asrun dan Fatmawati ditahan di Rutan KPK. Sementara Hasmun ditahan di Rutan Guntur.

"Ditahan 20 hari pertama," ujar Febri.

Kompas TV KPK menduga uang suap dari kontraktor proyek jalan akan dipakai mendanai aktivitas politik terkait pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com