Wali Kota Kendari Terjaring OTT, PAN Tak Akan Beri Toleransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku belum mendapat informasi terkait kabar kadernya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PAN, kata Eddy, masih memunggu informasi resmi dari KPK. Ia juga terus memantau perkembangan masalah ini dengan melibatkan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Kami masih menunggu informasi yang lebih detail dan komprehensif dari pengurus DPW PAN Sultra yang memonitor perkembangan masalah ini secara seksama. Setelah ada info dan masukan yang lebih akurat, kami baru bisa memberikan tanggapan," kata Edy melalui pesan singkat, Rabu (28/2/2018).

(Baca juga: Mendagri Sesalkan Peristiwa OTT Wali Kota Kendari)

Namun, ia menegaskan PAN tidak menolerir kadernya yang tertangkap karena kasus korupsi sehingga akan mengambil langkah tegas bila terbukti benar.

"Kami menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus korupsi dan memberikan pembekalan kepada seluruh kader, khususnya mereka yang menduduki jabatan publik untuk mewaspadai dan menjauh dari bahaya laten korupsi," lanjut Eddy.

Seperti diketahui, KPK dikabarkan menangkap tangan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Informasi itu dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Betul, sedang ada kegiatan penyelidikan di wilayah Sulawesi Tenggara (Kendari)," ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2018), saat dikonfirmasi info penangkapan Wali Kota Kendari.

Menurut informasi, Adriatma ditangkap bersama dengan calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun.