Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Pertemuan AHY dan Airlangga Hartarto Bahas Koalisi Pemilu 2019

Kompas.com - 01/03/2018, 14:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto hanya untuk menjalin komunikasi di tahap awal.

Ia membantah pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Airlangga itu membahas koalisi di Pemilu 2019.

"Terkait koalisi, terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. PD juga tentunya memiliki mekanisme dalam keputusan koalisi yang akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai (MTP)," kata Riefky melalui keterangan tertulis, Kamis (1/3/2018).

Ia menyatakan pertemuan tersebut hanya membahas beberapa persoalan kebangsaan di antara kedua parpol.

Riefky juga menyatakan kedua petinggi parpol mengaku memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyelesaikan beberapa persoalan.

Airlangga dan AHY juga bersepakat untuk mengintensifkan komunikasi di antara keduanya ke depan.

(Baca juga: Temui Airlangga Hartarto, AHY Undang ke Rapimnas Demokrat)

"Airlangga menyambut baik komunikasi politik yang dibangun AHY dan sepakat agar komunikasi ini akan dibangun lebih intens dengan dilakukan secara berkala," papar Riefky.

Diberitakan, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediaman pribadinya di Jakarta, Kamis (1/3/2018) pagi.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkat, Kamis (1/3/2018).

"Pagi ini Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, melakukan pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kediaman Ketua Umum Partai Golkar," kata Ace.

Ia mengungkapkan pertemuan ini merupakan silaturahmi antata AHY dan Airlangga. Dalam pertemuan tersebut AHY mengundang Airlangga untuk hadir di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 10-11 Maret.

Kompas TV Bursa calon wakil presiden di Pilpres 2019 belum terprediksi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com