Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Konstituen Demokrat Pilih Jokowi daripada AHY

Kompas.com - 22/02/2018, 18:21 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilih atau konstituen Partai Demokrat lebih memilih Presiden Joko Widodo daripada Agus Harimurti Yudhoyono apabila pemilihan presiden digelar saat ini. Hal ini terlihat dari survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

"Grassroot Demokrat justru lebih memilih Jokowi daripada Agus Harimurti Yudhoyono," kata kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dari seluruh responden yang memilih Partai Demokrat, sebanyak 22,5 persen menjatuhkan pilihannya ke Jokowi apabila pilpres digelar saat ini. Sementara yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 17,5 persen.

Baca juga : SBY: Belum Saatnya Bicara soal Capres dan Cawapres

Rico mengakui angka ini mengejutkan mengingat AHY mulai dipromosikan sebagai calon pemimpin masa depan dari Partai Demokrat. Apalagi, ditambah fakta posisi Demokrat sebagai partai penyeimbang, bukan partai pendukung pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17
Rico pun menilai, sosialisasi yang dilakukan Demokrat terhadap AHY masih kurang gencar dan baru dilakukan belakangan ini.

"Sementara Jokowi ini kan lebih senior, lebih dulu muncul," kata Rico.

Rico juga menilai, faktor keunggulan Jokowi disebabkan karena suara akar rumput pemilih Partai Demokrat masih belum bisa lepas dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono, ketua umum Demokrat sekaligus ayah dari AHY.

Baca juga : Poltracking: Demokrat Bisa Jual AHY Cawapres ke Jokowi atau Prabowo

Terbukti, dari survei tersebut, sebanyak 20 persen konstituen Demokrat masih memilih SBY sebagai calon presiden. Padahal, nama Presiden RI dua periode itu tidak dimasukkan ke dalam daftar pilihan karena sesuai aturan tak memungkinkan lagi untuk mencalonkan diri.

"Suara konstiuen Demokrat yang harusnya untuk AHY terbagi dua ke SBY. Oleh karena itu, Demokrat harus juga meyakinkan konstituen mereka sendiri bahwa AHY bisa lebih bagus dari SBY," ucap Rico.

Populasi dalam survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1000 responden, xdnagn margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Dalam survei ini, Jokowi sebagai petahana masih mendapat elektabilitas tertinggi dengan dipilih oleh 35,0 persen responden. Sementara AHY dipilih oleh 3,3 persen responden.


Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com