Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penuntasan Kasus Novel, Komnas HAM Mengaku Tidak Bisa Bantu Banyak

Kompas.com - 22/02/2018, 13:00 WIB
Moh. Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin, menyambut baik kepulangan penyidik KPK Novel Baswedan ke Indonesia dari Singapura.

Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April 2017. Hingga saat ini, Polri belum menemukan pelaku teror tersebut.

"Selamat kembali ke Indonesia Novel," ujar Amiruddin di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

 

Meski senang, tapi Amiruddin mengaku pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk membantu Novel dalam mengungkap siapa dalang di balik penyerangan dirinya.

(Baca juga: Novel Baswedan Akan Kembali Jalani Operasi Mata pada April 2018)

 

"Kami di Komnas HAM memperhatikan perkembangan itu, tapi dalam proses seperti ini tentu kita menghormati langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh polri," kata dia.

Karenanya, ia hanya bisa mengajak semua pihak menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri atas kasus tersebut.

"Hasilnya apa ya kita tunggu Polri lah untuk menyampaikannya ke publik seperti apa prosesnya. Karena Komnas HAM tidak bisa mencampuri upaya penyidikannya itu," kata dia.

Termasuk juga kata dia, menunggu upaya proses hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga anti-rasuah.

"Kita menunggu juga animonya KPK seperti apa, sehingga proses pengungkapan peristiwa tindak pidana yang terjadi pada Novel itu bisa diungkap," kata dia.

Kompas TV 2 Sketsa dari wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan telah disebar ke seluruh kantor polisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com