Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambutan Grace Natalie di KPU Sindir Para "Senior"

Kompas.com - 18/02/2018, 22:46 WIB
Estu Suryowati,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie berkali-kali melayangkan sindiran tajam dalam sambutan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Beberapa kali mantan anchor stasiun televisi itu menyindir para senior yang notabene juga menjadi partai peserta Pemilu 2019.

Mulanya, Grace menceritakan bagaimana PSI dalam tiga tahun pertama mencoba membangun partai dengan baik. Bahkan, untuk menjadi peserta Pemilu 2019, mereka harus memenuhi persyaratan yang menurutnya sangat berat.

"Persyaratan yang mahaberat yang dibuat para senior di parlemen berhasil kami patahkan, akhirnya kami berhasil menjadi peserta pemilu," kata Grace disambut riuh pendukungnya.

Grace pun meminta agar para senior juga memberikan doa bagi perjuangan PSI.

Grace kembali memberikan pernyataan yang tegas ketika mengatakan bahwa dua hal yang menjadi fokus perjuangan PSI adalah menghapus korupsi dan intoleransi.

Makanya, kata Grace, PSI pun menetapkan rekrutmen terbuka yang transparan dan profesional.

"Kami mencari orang yang tidak akan merampok uang negara karena proses rekrutmen yang tidak jelas," katanya.

Grace menegaskan, untuk menjadi bagian dari PSI, tidak dibutuhkan mahar-mahar. Yang berlaku dalam seleksi terbuka PSI adalah kompetensi dan integritas.

"Bro dan Sis di seluruh Indonesia, berbanggalah. Dengan nomor 11, kami siap memenangi pemilu dengan mengisi kursi-kursi parlemen. Tidak akan merampok uang rakyat dan tidak akan membentengi diri dari kritik," katanya disambut riuh seisi ruangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com