Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik

Kompas.com - 13/02/2018, 08:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama di Indonesia tidak ada kaitannya dengan unsur politik.

"Saya kok belum melihat ke arah sana. Itu hanya kasuistik," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (12/2/2018).

Meski demikian, pemerintah bersama-sama masyarakat harus tetap mengantisipasi hal serupa terulang kembali di masa mendatang. Semua pihak harus meningkatkan kewaspadaannya.

"Karena apapun, setiap warga negara Indonesia punya hak dan mendapatkan perlindungan untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing," ujar Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di 34 provinsi di Indonesia. Tjahjo mendorong agar Forkopimda aktif dalam mengantisipasi penyerangan di rumah ibadah.

Diberitakan, sejumlah tindak kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

(Baca juga: Dedi Mulyadi: Warga di Jabar Jangan Terprovokasi Isu Penyerangan Tokoh Agama)

Seperti diketahui, ada penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al Hidayah KH Umar Bisri bin Sukrowi di Cicalengka, Bandung. Saat tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiaya Umar Bisri, Sabtu (27/1/2018).

Minggu (11/2/2018), orang tidak dikenal menyerang Gereja St Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta saat misa dilaksanakan. Umat yang lagi menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier SJ, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil dari 'by design' kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang Pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut rampung, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.

"Jangan ada spekulasi dulu sebelum kepolisian mengungkap ini, apakah ini merupakan satu rangkaian kejadian yang disengaja, by design oleh kelompok- kelompok tertentu yang akan mengganggu Pilkada, atau merupakan hal-hal yang insidentil situasional. Sedang dijajaki, sedang diselidiki, tunggu," ujar Wiranto di Istana Presiden, Selasa.

Kompas TV Presiden telah memerintahkan pihak kepolisian untuk menindak tegas tindakan intoleran yang ada di Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com