Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Nilai Perkembangan Dunia Siber Bisa Ciptakan "Serigala" Teror

Kompas.com - 07/02/2018, 13:32 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan berbagai ancaman nyata yang dihadapi negara saat ini.

Salah satu yang dianggap paling nyata adalah perkembangan dunia internet atau siber.

"Jelas siber, kita lihat adanya berita-berita. Contohnya, dengan kemajuan teknologi kita mudah mem-profiling seseorang," ujar Panglima TNI, seusai menjadi pembicara dalam acara Rakor Kepala Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/2/2018).

Baca juga : Jelang Pemilu, Pemerintah Beri Tugas Khusus untuk Badan Siber 

"Kemudian orang itu akan dibina secara online dan ancamannya menjadi lone wolf, menjadi serigala-serigala tunggal yang siap melakukan teror," lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu.

Hadi juga menilai, aktivitas intelijen bisa memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini.

Ancaman dunia siber, kata dia, harus diantisipasi dengan berbagai cara. Salah satunya, meningkatkan sistem keamanan siber.

Selain ancaman siber, menurut Hadi, ada ancaman lain yang perlu diwaspadai yaitu ancaman biologis dan ancaman kesenjangan.

Baca juga: Perintah Menko Polhukam, Counter Attack 2 Juta Serangan Siber Per Hari

Ancaman biologis meningkat karena adanya rekayasa genetika untuk menciptakan virus yang menyasar pangan dan hewan. Tujuannya, untuk menggagalkan panen hingga berkembangnya peternakan atau budidaya perikanan.

Adapun, ancaman kesenjangan yakni terkait dampak yang bisa memunculkan aksi kekerasan akibat kecemburuan sosial.

Kompas TV Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri mengungkap kasus penjualan surat sakit palsu melalui sistem online.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com