Jelang Pemilu, Pemerintah Beri Tugas Khusus untuk Badan Siber

Kompas.com - 19/01/2018, 17:22 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan tugas khusus kepada Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) jelang Pemilu 2019.

Tugas tersebut adalah menyinergikan seluruh badan siber yang ada di berbagai lembaga mulai dari TNI, Polri, BIN, hingga lembaga keuangan.

"Semuanya harus sinergi," ujar Wiranto, di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Sinergisitas badan siber di Indonesia dinilai sangat penting menjelang pemilu. Sebab, serangan siber jelang pilkada dan pemilu berpotensi meningkat.

Baca juga: Menkominfo: Tugas Badan Siber Bukan Tangani Hoaks

Teknologi informasi sudah menjadi salah satu wadah penting bagi peserta pemilu untuk menyosialisasikan program-programnya.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah memanfaatkan sistem informasi berbasis website untuk proses input data partai politik.

Namun, perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, juga memiliki kerentanan terhadap serangan siber.

Menurut Wiranto, serangan siber bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Tes Reaksi Publik soal #HoaxMembangun, Kepala Badan Siber Minta Maaf

Upaya pencegahan dinilai tidak akan maksimal bila badan siber di berbagai lembaga tidak bersinergi.

"Kalau dapat serangan dari luar masing-masing bisa melakukan pembagian wilayah kah atau pembagian sistem dan sebagainya," kata Wiranto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN pada tanggal 16 Desember 2017 lalu.

Sebelum perubahan dilakukan, BSSN adalah lembaga pemerintah berada di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Namun, kini BSSN berada langsung di bawah Presiden.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X