Kontras Berharap Komisioner Tinggi HAM PBB Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Kontras Fatia Maulidiyanti berharap, Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Husein yang tengah berkunjung ke Indonesia mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Pertemuan Zeid dengan Pemerintah Indonesia diharapkan tak hanya seremoni antara kedua belah pihak.

Hal tersebut disampaikannya dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

"Semoga tidak jadi ajang diplomatik semata, sehingga Zeid bisa mendorong pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu," kata Fatia.

Baca juga: Jaksa Agung: Siapa Pun yang Tangani Kasus HAM Masa Lalu Akan Sulit Temukan Bukti

Fatia mengatakan, masyarakat sipil, korban, dan organisasi HAM lainnya, sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Zeid di Kantor Komnas HAM.

Dari pertemuan itu, pihaknya menangkap bahwa Zeid akan membawa masalah impunitas terhadap para pelanggar HAM masa lalu dalam pertemuan dengan pemerintah pada hari ini.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo bertemu Komisaris tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid bin Raad Zeid Al-Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

"Statement Zeid searah yang telah Kontras berikan kemarin, bahwa impunitas masih terus berlanjut, mengingat para terduga pelaku yang melakukan pelanggaran HAM masa lalu, duduk di pemerintahan," ujar Fatia.

Namun, Kontras juga menyampaikan kritik terhadap Zeid. Menurut Kontras, Zeid tak menunjukkan sikap tegas soal kasus HAM masa lalu di Indonesia.

"Kami mencatat, ironisnya tidak ada pernyataan tegas Zeid tentang HAM di Indonesia. Zeid masih main aman," ujar Fatia.

Baca juga: Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Terhambat Kondisi Politik Indonesia

Hampir 20 tahun pasca reformasi, Kontras menilai, Indonesia masih punya banyak PR soal pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.

Salah satunya, lanjut Fatia, soal kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. Dia berharap, kunjungan Zeid bisa mendorong pemerintah membuka dokumen TPF Munir.

"Hingga saat ini belum juga dikeluarkan pemerintah. Padahal berdasarkan sidang KIP, dokumen TPF Munir harus segera dikeluarkan," ujar Fatia.