Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P, Anton dan Puti Hadir, Djarot dan Gus Ipul Tak Tampak

Kompas.com - 28/01/2018, 16:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menggelar Sekolah Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).

Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng tersebut hadir. Antara lain Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Komjen (Pol) Anton Charliyan, bakal calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo, bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarnoputri dan bakal calon Wakil Gubernur Lampung Sutono.

Catatan Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan di Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, calon kepala daerah yang terdaftar mengikuti sekolah calon kepala daerah berjumlah 91. Namun hanya sebanyak 48 orang yang hadir dalam pembukaan, Minggu ini.

Beberapa bakal calon yang tampak tak hadir, antara lain bakal calon gubernur Jawa Barat TB Hasanudin, bakal calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, bakal calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat dan bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus.

Baca juga : Hati-hati, PNS Bisa Dipecat jika Unggah Gambar Calon Kepala Daerah)

Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah Komarudin Watubun mengatakan, peserta yang belum hadir saat pembukaan, akan hadir pada Minggu malam atau keesokan harinya. Sebab, saat ini mereka yang tidak hadir kebanyakan sedang mengurus proses ferivikasi faktual oleh KPU.

"Mereka beberapa waktu lagi akan bergabung bersama-sama kita di sini," ujar Komarudin di dalam sambutannya.

Komarudin berkelakar, sekolah calon kepala daerah kali ini lebih berwarna dibandingkan dengan sekolah tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya sekolah kali ini diikuti oleh tiga jenderal dari Polri dan seorang jenderal dari TNI.

"Sekarang ada jenderal begini, kalian harus lebih disiplin," ujar Komarudin.

Selama tujuh hari ke depan, peserta akan digembleng dengan sejumlah materi. Mulai dari bagaimana berproses selama Pilkada, materi soal pendalaman ideologi Pancasila, tata kelola pemerintahan yang baik hingga menjalankan visi misi partai politik saat menjadi kepala daerah.

Sejumlah tokoh yang sudah berpengalaman di bidangnya akan dihadirkan selama sekolah. Mereka diharapkan memberi pembekalan kepada para bakal calon kepala daerah agar mampu menjalankan kepemimpinan daerah dengan baik ke depannya.

Komarudin sekaligus mewanti-wanti bahwa selama sekolah berlangsung, seluruh status para peserta tidak berlaku. Tidak peduli peserta merupakan petahana, jenderal polisi, jenderal TNI, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai peserta sekolah.

"Seluruh atribut teman-teman, bintang, incumbent, dicabut dan sekarang seluruhnya sama sebagai siswa sekolah," ujar Komarudin.

 

Kompas TV KPU menganggap tidak wajar jika calon kepala daerah hartanya terlalu sedikit. Pasalnya, modal kampanye juga bersumber dari pribadi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com