Kubu OSO Pertanyakan Klaim Kubu Daryatmo soal "WhatsApp" dari Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang, I Gede Pasek Suardika mempertanyakan kubu Daryatmo yang mengklaim dukungan  dari Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto hanya berdasarkan pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp.

Partai Hanura kubu Daryatmo mengklaim bahwa Wiranto legawa dengan kepemimpinan baru di partai tersebut.

Pasek mengatakan, keputusan Dewan Pembina tidak mungkin disampaikan melalui pesan WhatsApp.

"'Oh enggak ini sudah dapat WhatsApp dari Dewan Pembina. Oh mohon maaf, ini organisasi resmi. WhatsApp itu bukanlah keputusan dewan pembina," ujar Pasek, dalam jumpa pers di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Kompas.com/Robertus Belarminus Elite Partai Hanura Kubu Oesman Sapta Odang menggelar konfrensi pers terkait situasi terkini partai tersebut. Hadir di antaranya Waketum Hanura I Gede Pasek Suardika, Sekjen Partai Hanura Harry Lontung Siregar, Ketua DPD Hanura DKI Muhammad Sangaji dan pengurus Hanura lainnya dalam konfrensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Soal Munaslub, Wiranto Bilang Pemilik Hanura Ingin Perubahan

"Kalau diberhentikan berarti ada surat Dewan Kehormatan, menyampaikan keputusan Mahkamah Partai, bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran AD/ART," ujar Pasek.

"Kalau WhatsApp dipakai dasar Munaslub, bahaya. WhatsApp untuk silaturahim saja, atau kasih informasi," tambah Pasek.

Pasek mengatakan, Pasal 16 di AD/ART Hanura tentang kekosongan jabatan dan kepengurusan, menyatakan pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan ketua umum hanya dapat dilakukan melalui munas dan munaslub.

Baca juga: Lewat WhatsApp, Wiranto Legawa dan Dukung Kepemimpinan Baru Hanura

Dalam hal keadaan khusus, harus melalui rapat pimpinan partai tingkat pusat, dan mendapatkan keputusan Dewan Pembina.

Pasal 16 di AD/ART juga tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat pasal 15 yang menjelaskan terkait dengan kekosongan jabatan dalam hal khusus. Misalnya, karena tiba-tiba ketua umum meninggal dunia, atau ketua umum berhalangan tetap, atau tiba-tiba mengundurkan diri, atau diberhentikan.

"Diberhentikan ini pun tidak boleh Sekjen memberhentikan itu, memberhentikan itu harus lewat dewan kehormatan diajukan dulu. Dewan kehormatan kemudian membentuk mahkamah partai, yang terdiri dari unsur dewan pembina, DPP, badan kehormatan, mereka bersidang, dicek, kalau ada tuduhan pelanggaran AD/ART, diuji di situ dulu," kata Pasek. 

Baca juga: Kumpulkan DPD dan DPC, Oesman Sapta Ungkap Pembicaraannya dengan Wiranto

Keputusan dari hasil tersebut, lanjut dia, baru bisa dipakai menjadi dasar untuk mengganti ketua umum. Dengan demikian, tidak bisa ditafsirkan sendiri oleh satu pihak.

"Jadi satu hal lagi yang harus dipenuhi adalah mendapatkan keputusan Dewan Pembina. Sampai hari ini tidak ada itu keputusan Dewan Pembina, kok munaslub sudah dijalankan," ujar Pasek.