Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh 25 Kapal untuk Angkut 500.000 Ton Beras Impor ke Indonesia

Kompas.com - 17/01/2018, 18:10 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan impor beras 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Dalih pemerintah, kebijakan impor beras itu dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution mengatakan bahwa butuh 25 kapal untuk mengangkut ratusan ribu ton tersebut ke Indonesia.

"Anda tahu (satu) kapal berapa kapasitasnya? 20.000-30.000 ton. Kalau 500.000 ton itu 25 kapal," ujar Darmin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut Darmin, dengan asumsi kapasitas muatan kapal dan jumlah beras yang akan diimpor tersebut, maka impor beras akan membutuhkan waktu.

Baca juga : Bulog: Ada Kemungkinan Target Impor 500.000 Ton Beras Tidak Tercapai

"Jadi jangan kemudian kalian mengharapkan semingu sampai sini enggak akan. Kalau waktunya di jalan itu enggak lama paling lima hari sampai di sini," kata dia.

Apalagi saat ini, proses lelang impor untuk beras masih berlangsung, yang dibuka sejak tanggal 15 Januari.

Lelang tersebut hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.

"Bulog sudah buka di situsnya mengundang untuk proses tender. Dalam dua tiga hari dari kemarin, mestinya selesai," kata Darmin.

Baca juga : Bulog: Beberapa Bulan Lalu Sudah Kelihatan Harga Beras Akan Naik

Jika lelang telah selesai, maka proses selanjutnya adalah mencari beras tersebut di negara yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau itu sudah selesai, tinggal proses mencari (beras), mereka di sana (negara tujuan)," kata Darmin.

Karenanya, kata Darmin, proses impor beras tak semudah membalikkan telapak tangan, sampai beras itu sampai di Indonesia.

"Dia harus mengumpulkan juga dari mana-mana. Sehingga perlu waktu mungkin beberapa hari juga. Habis itu kapal juga tidak ada nongkrong di situ," ucap Darmin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com