JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras merupakan diskresi dirinya. Oleh sebab itu, ia merasa kebijakan tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak usah melaporkan (kepada Presiden), karena itu diskresi saya," ujar Enggartiasto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Lagipula, pertemuannya dengan Presiden Jokowi kali ini bukanlah untuk membahas impor beras. melainkan mengenai peningkatan investasi dan perdagangan di Indonesia.
Ketika ditanya tentang fakta bahwa sejumlah daerah mengalami surplus beras seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Enggartiasto mengatakan bahwa impor itu tidak akan mempengaruhi penyerapan petani beras Indonesia.
Baca juga : Jalan Panjang Mendag Keluarkan Kebijakan Impor Beras
Sebelumnya, Enggartiasto menyatakan bahwa impor beras sebesar 500.000 ton tidak akan memakai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Mendag, sepenuhnya menggunakan uang dari importir yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI).
"Tidak ada dana APBN itu pasti. PPI itu menjadi pintu sehingga kita bisa mengatur, mereka bisa bermitra dengan pengusaha beras," ujar Enggartiasto saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (12/1/2018).
Baca juga : Impor Beras Sudah Amat Sangat Terlambat...
Namun demikian, Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) ini tidak menyebutkan berapa dana yang dikucurkan untuk impor beras tersebut.
Menurut Enggartiasto, stok beras dari impor tersebut akan masuk pada akhir Januari ini. Dia menjelaskan, beras yang akan diimpor yakni beras khusus.
Maksud beras khusus tersebut yakni jenis beras yang tidak ditanam di Indonesia. Salah satunya, yakni beras khusus Jasmine yang berasal dari Thailand.
"Beras itu (impor) dengan jual harga medium, di sana (Thailand dan Vietnam) harganya lebih murah. Kami sudah sepakati untung tidak boleh gede-gede. Dan harus jual medium," kata dia.