Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Nobatkan Najwa Shihab Jadi Tokoh Publik Antikorupsi 2017

Kompas.com - 11/01/2018, 22:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembawa acara Talkshow "Mata Najwa" Najwa Shihab diberi penghargaan sebagai Tokoh Publik Antikorupsi 2017 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Penobatan tersebut berdasarkan hasil seleksi dari 44 nominator oleh dewan juri, antara lain mantan Pansel KPK Betty Alisjahbana dan Zainal Arifin Mochtar dari Pukat UGM.

Koordinator ICW Adnan Topan mengatakan, meski tak ikut menjadi juri, ia menilai Najwa sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam menyuarakan antikorupsi.

Meski profesinya bukan pegiat antikorupsi, Najwa memiliki integritas dalam pekerjaannya.

"Kita tidak pernah dengar hal aneh seputar kehidupan mbak Nana, baik sebagai individu atau public figur," kata Adnan.

Adnan berharap penghargaan tersebut bisa memicu orang lain untuk memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Betty menambahkan bahwa terpilihnya Najwa sebagai tokoh inspiratif melalui proses cukup panjang.

Para juri melihat kiprah Najwa, baik di kehidupan nyata maupaun di media sosial.

Najwa dianggap mampu menjadi influencer di media sosial karena pengikutnya kini mencapai 8 juta.

Selain Najwa, kandidat dalam penghargaan ini memiliki profesi aktivis, penulis buku, hingga pemain film.

"Diharapkan lewat penghargaan ini, masyarakat sadar siapapun dalam profesinya bisa aktif berperan dalam pemberantasn korupsi," kata Betty.

Menerima penghargaan tersebut, Najwa mengaku mulanya merasa terbebani. Ia menganggap sebenarnya banyak tokoh yang jauh lebih layak dinobatkan sebagai tokoh antikorupsi.

Najwa menganggap, profesi jurnalis dan korupsi merupakan hal yang sangat bertolak belakang.

Jurnalisme berdiri di atas integritas dan kejujuran. Sementara korupsi berdiri di atas kebohongan. Meski bukan aktivis, ia memiliki sikap tegas terkait pidana korupsi.

"Saya kerap dikritik, katanya terlalu menghakimi kalau menyinggung kasus mega korupsi. Ketika kasus begitu konyol, tindakannya sangat keterlaluan, rasanya sulit tidak menyuarakan lebih keras," kata Najwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com