Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan MK, Nasdem Yakin Tetap Lolos Verifikasi Faktual

Kompas.com - 11/01/2018, 17:49 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate optimis partainya lolos verifikasi faktual menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan adanya putusan MK ini, maka partai politik (parpol) yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Sebelum adanya putusan ini, Nasdem dan parpol peserta Pemilu 2014 hanya diverifikasi faktual di daerah otonom baru (DOB).

“Bagi Nasdem (putusan MK) tidak ada masalahnya. Kami siap ikut pemilu (2019),” kata Johnny ditemui di sela-sela diskusi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Lebih lanjut Johnny menuturkan, infrastruktur Nasdem sudah 100 persen berdiri mulai dari tingkat pusat (DPP) hingga kabupaten/kota dan di kecamatan.

(Baca juga: Konsekuensi Putusan MK soal Verifikasi Faktual, KPU Harus Kerja Lebih Berat)

 

Bahkan, lanjut dia, Nasdem juga memiliki infrastruktur lebih dari 80 persen di tingkat desa-desa.

Sementara itu, mengenai masalah keanggotaan, Johnny menuturkan partainya memenuhi syarat minimal keanggotaan.

Selama proses uji materi berlangsung, Bapilu Nasdem juga terus membenahi data-data keanggotaan. Sehingga dia yakin, dapat memenuhi syarat minimal.

“Memang ada masalah sebelumnya yang belum punya KTP. Tetapi bagi yang belum punya KTP bisa menggunakan surat keterangan. Sehingga kalau KPU mau verifikasi silakan kapan saja. Semakin cepat, semakin baik karena jadwal pemilu semakin ketat,” tutur Johnny.

Adapun untuk DOB di Kalimantan Utara (Kaltara), dia mengatakan infrastruktur dan keanggotaannya juga sudah siap. Sebab, daerah tersebut merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur.

Kompas TV KPU menyampaikan hasil penelitian administrasi perbaikan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com