Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bantah Anggapan soal Partai Demokrat Gemar "Outsourcing"

Kompas.com - 07/01/2018, 20:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampik adanya pandangan soal Demokrat sebagai partai "outsourcing" atau gemar mengusung kader luar partai.

Menurutnya, dari 17 daerah yang menyelenggarakan Pemilu Gubernur 2018, 14 di antaranya adalah kader Partai Demokrat.

"Ada yang mengatakan jangan-jangan Demokrat sukanya outsourcing. Oke. Ini komposisinya. Dari 17 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, 14 itu kader. Itu sama dengan 82 persen. Hanya tiga yang bukan kader," ujar SBY saat mengumumkan 17 pasangan cagub-cawagub Pilkada Serentak 2018 di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

SBY menegaskan, Demokrat memprioritaskan kader untuk diusung pada Pilkada. Ia merinci, dari 14 kader tersebut, enam di antaranya adalah Ketua DPD Demokrat, dua ketua DPC, satu anggota DPR RI, dan satu pengurus Demokrat di daerah. Sedangkan empat lainnya adalah kader baru.

Menurutnya, kebanyakan adalah petahana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Kader Demokrat tetap menjadi prioritas," tuturnya.

Dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, SBY menuturkan setidaknya ada empat kriteria yang digunakan, yakni integritas, kapasitas, elektabilitas, dan koalisi partai.

Mengenai koalisi partai, SBY menyinggung aturan minimal 20 persen kursi yang membuat setiap partai harus berkoalisi jika tak memiliki cukup kursi.

"Mengapa saya ingatkan meskipun semua sudah tahu? Dalam praktiknya ini rumit. Karena kadang kurang satu dikunci. Kadang-kadang sudah ketemu tapi lepas," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com