Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Rekrutmen Penerima Beasiswa Cerminkan Kemajemukan Indonesia

Kompas.com - 27/12/2017, 17:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta rekrutmen terhadap penerima beasiswa dari pemerintah bisa mencerminkan kemajemukan Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut program dana abadi pendidikan di Istana Bogor, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Jokowi mengatakan, investasi sumber daya manusia sangat lah penting untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara yang kompetitif dan maju. 

Dana abadi pendidikan yang tiap tahun disisihkan dari APBN, lanjut Jokowi, saat ini mencapai lebih dari Rp 31 triliun dan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Ini bisa menjadi sebuah jembatan untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia hari ini dan di masa depan. 

Baca juga : Kelola Dana Rp 31 Triliun, LPDP Perbaiki Proses Seleksi Penerima Beasiswa

Untuk itu, dana abadi pendidikan ini harus dikelola secara tepat, lebih produktif, lebih terukur, dan jelas manfaatnya bagi peningkatan kualitas SDM bangsa Indonesia.

"Dimulai dari proses rekrutmen para penerima beasiswa yang harus mencerminkan masyarakat Indonesia majemuk, mencari putra-putri terbaik dari seluruh pelosok tanah air," kata Jokowi.

Kemudian, dari segi bidang studi yang akan ditekuni dan dipelajari, Jokowi juga meminta agar beasiswa yang diberikan mencerminkan kebutuhan Indonesia di hari-hari yang akan datang. Harus ada pemetaan di bidang-bidang strategis apa saat ini Indonesia tertinggal.

"Jangan asal mengirim ke luar negeri," kata Jokowi.

Baca juga : Saat Bang Yos Mengenang Sylviana dan Sri Mulyani yang Pernah Terima Beasiswa Jakarta

Kepala Negara menekankan, Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan di bidang-bidang strategies yang ingin dikembangkan di masa yang akan datang. 

Dari segi tempat belajar juga, Jokowi meminta penerima beasiswa Indonesia jangan mengelompok di satu negara tujuan saja.

Selain itu, Jokowi juga meminta dana abadi pendidikan bisa dipergunakan untuk penelitian yang mendorong daya saing bangsa. Misalnya penelitian yang berkaitan dengan pangan, energi, teknologi, digital ekonomi, dan riset-riset produktif lainnya. 

"Syaratnya satu, hasil riset jangan menumpuk di Perpustakaan," kata dia.

Terakhir, Jokowi juga meminta dana abadi pendidikan bisa menyentuh sektor ketenagakerjaan yang saat ini mayoritas diisi lulusan SD dan lulusan SMP. Dengan begitu, para pekerja yang memiliki pendidikan rendah bisa diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketrampilannya.

"Sehingga mereka menjadi lebih profesional, yang memiliki keahlian-keahlian yang baik. Juga bisa dalam bentuk program beasiswa pendidikan dan juga untuk pelatihan advokasi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kompas TV Sedikitnya seribu anak sekolah dasar ini menulis segala keinginan mereka.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com