Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecam Donald Trump, Zulkifli Hasan Kenakan Syal Palestina Pinjaman Teman

Kompas.com - 16/12/2017, 21:07 WIB
Puthut Dwi Putranto Nugroho

Penulis

GROBOGAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas keputusannya yang menyebut ibu kota Israel adalah Yerusalem. Dia pun mengenakan syal sebagai bentuk dukungannya terhadap Palestina.

Menurut Zulkifli, pernyataan sepihak Donald Trump dinilai telah nyata melanggar konstitusi, mengkhianati resolusi PBB dan perdamaian dunia. Donald Trump?, sambung dia, secara tak langsung dianggap juga telah mengkhianati keberlangsungan demokrasi dan kebebasan di Amerika sendiri.

"Penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini konstitusi kita. Israel telah menjajah Palestina. Donald Trump mengkhianati rakyat dan negaranya sendiri," ujar dia saat menghadiri Rakerwil II DPW PAN Jawa Tengah di Hotel Grand Master Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Sabtu (16/12/2017).

Baca juga : Tolak Pengakuan Yerusalem, Indonesia Galang Dukungan Uni Eropa

Ketua MPR RI ini bahkan berujar akan terjun langsung berbaur dengan massa mengikuti unjuk rasa besar-besaran dalam aksi 1712.

"Besok pagi saya ikut aksi 1712. Saya dukung penuh aksi 1712. PAN, rakyat indonesia mengecam dan mengutuk Donald Trump," ujar Zulkifli diikuti tepukan riuh Kader PAN.

Aksi bentuk dukungan Zulkifli terhadap Palestina diharapkan bisa diikuti oleh seluruh Kader PAN tak terkecuali rakyat Indonesia yang mengakui adanya kemerdekaan. Zulkifli yang memakai jas berwarna biru kebanggaan partai berlambang matahari tersebut tampil berbeda dengan mengenakan syal Palestina yang menutupi lehernya.

"Ini syal Palestina bentuk kecil dukungan saya membela Palestina. Tadi saya pinjam syal ini dari teman Kader," ujarnya dibarengi gelak tawa seluruh Kader PAN yang datang.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com