MK Hapus Aturan yang Larang Pernikahan Antar-karyawan Sekantor

Kompas.com - 14/12/2017, 13:11 WIB
Suasana sidang pleno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).  Permohonan tersebut diajukan oleh delapan pegawai swasta, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.  Dengan adanya putusan MK tersebut, maka sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya untuk menikah dengan teman satu kantornya.  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSuasana sidang pleno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Permohonan tersebut diajukan oleh delapan pegawai swasta, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya untuk menikah dengan teman satu kantornya.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permohonan tersebut diajukan delapan pegawai, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Dengan adanya putusan MK tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

(Baca juga: MK: Perkawinan Antar-Karyawan Sekantor Tak Bisa Jadi Dasar PHK )

Dalam pertimbangan, MK menyatakan, pertalian darah atau perkawinan adalah takdir, hal yang tak dapat dielakkan. Selain itu, dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu.

Ilustrasi pernikahan.IST Ilustrasi pernikahan.
MK juga menyatakan, perusahaan mensyaratkan pekerja atau buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tidak sejalan dengan norma Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para pemohon beralasan menurut hukum," kata Arief.

(Baca juga: Larangan Menikahi Teman Sekantor Dianggap Buka Celah Terjadi Zina)

Selain mengabulkan permohonan, MK juga menyatakan frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf f bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam berkas nomor perkara 13/PUU-XV/2017, delapan pegawai mempermasalahkan pasal yang mengatur soal larangan menikah dengan teman sekantor yang biasa diatur perusahaan.

Dalam Huruf f diatur, "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama."

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

Nasional
Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Nasional
Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Nasional
Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Nasional
Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Nasional
Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Nasional
Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

Nasional
Saksi di Persidangan Munarman Mengaku Pernah Kirim Anggota FPI ke ISIS

Saksi di Persidangan Munarman Mengaku Pernah Kirim Anggota FPI ke ISIS

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Dirjen Keuangan Daerah Ditanya soal Prosedur Dana PEN

Diperiksa KPK, Eks Dirjen Keuangan Daerah Ditanya soal Prosedur Dana PEN

Nasional
Kala Komisi II Debat 'Bau Balsem' Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kala Komisi II Debat "Bau Balsem" Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Nasional
Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Nasional
Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.