Menunggu Cara Golkar Mencari Ketua Umum Baru Pengganti Setya Novanto

Dengan diterimanya usulan Munaslub yang diajukan 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provins, maka DPP harus menindaklanjutinya.

Usulan Munaslub sudah memenuhi ketentuan dalam AD/ART Golkar, yakni diusulkan dua per tiga DPD provinsi.

Agenda Munaslub dianggap semakin mendesak dengan digelarnya sidang perdana kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto. 

Baca: Akbar Tanjung: Satu-satunya Cara Selamatkan Golkar dengan Menggelar Munaslub 

Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Airlangga Hartarto, yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum Golkar, mengatakan, jadwal Munaslub untuk memilih ketua umum baru sudah jelas.

Mengenai adanya pihak yang menginginkan agar tak digelar Munaslub, Airlangga mengatakan, semuanya harus merujuk pada keputusan rapat pleno sebelumnya.

Apalagi, saat ini seluruh DPD I yang berjumlah 34 menghendaki digelarnya Munaslub.

Sebelum 20 Desember

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Munaslub seharusnya digelar sebelum 20 Desember.

Ia mengaku akan memperjuangkan pada rapat pleno malam ini agar Munaslub bisa terselenggara pada 17 Desember.

Dengan demikian, Golkar memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan sejumlah agenda politik penting seperti persiapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Terkait pihak yang masih menolak Munaslub, Agus menganggapnya wajar dan menyatakan Golkar bakal memutuskannya bersama.  

"Bagaimanapun saya yakin ada kesadaran kolektif di rapat pleno nanti tethadap pentingnya kami mengedepankan kepentingan partai yaitu dalam rangka kami sesegra mungkin cari solusi terhadap organisasi berkaitan ketua umum kami sudah jadi terdakwa," kata Agus.