Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Idrus, Agung Laksono Nyatakan Dukungan untuk Airlangga

Kompas.com - 12/12/2017, 20:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Pernyataan dukungan ini disampaikan Agung dalam Musyawarah Kerja Nasional Kosgoro 1957 di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Airlangga turut hadir dalam acara tersebut. Begitu juga Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, yang juga berniat mencalonkan diri sebagai ketua umum.

"Kami mendukung siapa saja yang menjadi kandidat kita, meskipun saya sebut Airlangga," kata Agung.

Baca juga : Golkar Putuskan Nasib Munaslub Setelah Dakwaan Novanto Dibacakan

Sebagai salah satu ormas Partai Golkar, Kosgoro memiliki satu suara yang bisa disalurkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Agung mendukung munaslub segera dilangsungkan secepatnya. Menurut Agung, jadwal munaslub dapat diputuskan dalam rapat pleno Golkar pada Rabu (13/12/2017) besok. Agung berharap proses Munaslub Golkar berjalan demokratis, terbuka dan transparan.

Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono di Mukernas Kosgoro, Selasa (12/12/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono di Mukernas Kosgoro, Selasa (12/12/2017).

"Apabila itu melalui voting, aklamasi, atau musyawarah mufakat, asalkan tidak dimanipulasi dan di-setting," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini.

Munaslub Golkar mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.

Baca juga : Di Sela Rapat Bamus, Aziz Syamsuddin Bersitegang dengan Pimpinan Fraksi Golkar

Sejauh ini, Idrus masih bersikukuh pelaksanaan Munaslub baru ditentukan setelah adanya putusan praperadilan yang diajukan Novanto. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno DPP Golkar 21 November lalu.

Namun, kubu Airlangga mendesak agar Munaslub segera digelar tanpa menunggu putusan praperadilan. Airlangga mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari mayoritas DPD Golkar tingkat I. Sebagai menteri perindustrian, ia juga mengklaim sudah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi.

Kompas TV PDI-P mengaku telah menjalin komunikasi politik dengan sejumlah fraksi termasuk PKB dan PKS untuk meloloskan usulan kocok ulang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com