Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2017, 11:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo bertolak ke Istanbul, Turki, Selasa (12/12/2017). Jokowi akan menghadiri sidang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI.

Jokowi berangkat menggunakan pesawat kepresidenan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 11.03.

Jokowi didampingi Ibu Negara Ny Iriana; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.

Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah lebih dulu tiba di Istanbul.

(Baca juga: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem)

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut melepas keberangkatan Jokowi dan rombongan.

Sidang OKI akan membahas soal pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Jokowi sebelumnya mengatakan, Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan AS.

"Kita sudah menghubungi hampir semua negara Islam untuk ini," ujar Presiden di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017) siang.

(Baca juga: Indonesia Galang Dukungan OKI Menentang Kebijakan Trump atas Yerusalem)

Hasil penggalangan dukungan itu, OKI akan menggelar sidang di Istanbul, Turki, Rabu (13/12/2017).

"Kita komunikasi terus sehingga muncul tanggal 13 di Turki, Istanbul, itu," ujarnya.

Ketika ditanya apakah Indonesia akan mengirimkan nota diplomasi langsung kepada AS, Jokowi mengatakan, hal itu menunggu hasil sidang OKI.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut. Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengecam sikap Pemerintah Amerika Serikat yang dapat menganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com