Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tujuh Surat dari Golkar Terkait Pergantian Ketua DPR

Kompas.com - 11/12/2017, 15:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat-surat yang masuk ke pimpinan DPR terkait pengunduran diri Setya Novanto dan pergantian Ketua DPR tidak hanya bernada setuju.

Surat yang diajukan Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal yang berisikan pengunduran diri Novanto dan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya ditolak Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwan Kartasasmita.

Penolakan itu disampaikan dalam surat. 

"Dari Pak Agus (Gumiwang Kartasasmita) ada dua," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017), seraya mengatakan ada total 7 surat terkait pengunduran diri Novanto dan penunjukan Azis.

"Ada tujuh. Jadi yang dari Pak Novanto dan kawan-kawan itu ada tujuh" kata Fahri menambahkan.

(Baca juga : Fadel Muhammad Malu Lihat Dinamika Partai Golkar Saat Ini)

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia menyampaikan surat dari internal Golkar ada yang berisikan penerimaan dan penolakan atas penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR.

"Surat ada macam-macam. Ada beberapa surat, terkait pengunduran diri Setya Novanto. Ada yang mengusulkan juga pimpinan pengganti disertai juga sejumlah surat yang ada. Dari DPP-nya. Dari fraksi, dari sisi lain ada fraksi juga Golkar menolak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Selain surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Fraksi Golkar, ada pula surat dari Dewan Pembina Golkar yang ditulis oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Namun belum diketahui apa isi surat dari Ical.

"Iya benar, ada surat dari Pak Ical (Aburizal Bakrie) juga," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Sebelumnya Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Fraksi Golkar dan pimpinan parlemen sebagai Ketua DPR.

Dalam surat tersebut, ia juga menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi.

Penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Kompas TV Dan Senin (11/12) siang, bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com