Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Minta Partai Golkar Tunjuk Ketua DPR Usai Munaslub

Kompas.com - 11/12/2017, 07:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta DPP Partai Golkar untuk menahan diri dalam menunjuk ketua DPR RI, setelah Setya Novanto menyatakan diri mundur melalui sepucuk surat.

Dalam suratnya, Novanto diketahui menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti dirinya.

Agung menilai bahwa keputusan terkait penunjukan ketua DPR bersifat strategis, sehingga harus diputuskan oleh kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

"Sah saja kalau ada masukan untuk segera menunjuk Ketua DPR RI. Tetapi karena saat ini Partai Golkar dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, yaitu Pak Idrus Marham, saya khawatir bila keputusan itu nantinya dipertanyakan legitimasinya," kata Agung di kediamannya, Minggu (10/12/2017).

(Baca juga: Surat Novanto soal Penggantinya di DPR Dinilai Ilegal)

Agung pun mengusulkan penunjukan ketua DPR dilakukan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar selesai dilakukan.

"Saya kira setelah munaslub saja sehingga memiliki legitimasi kuat. Pimpinan DPR RI pasti mempertimbangkan hal itu juga," ucap Agung, yang juga pernah menjabat Ketua DPR.

Sebagai ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Agung Laksono juga mendesak agar Munaslub Partai Golkar segera dilakukan.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka)

Selain Kosgoro 1957, dua ormas pendiri Partai Golkar, yaitu SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) yang dipimpin Ade Komarudin dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai Roem Kono mendesak munaslub segera dilaksanakan paling lambat 20 Desember 2017.

Ketiga ormas itu juga mengusulkan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, setelah Setya Novanto ditahan sebagai tersangka akibat kasus korupsi KTP elektronik.

(Rizal Bomantama/Tribunnews.com)
---
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: "Agung Laksono Minta Penunjukan Ketua DPR RI Dilakukan Setelah Munaslub"

Kompas TV Airlangga Hartarto menuding langkah Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamssuddin sebagai Ketua DPR telah melanggar aturan partai.

  Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com