Indonesia Galang Dukungan OKI Menentang Kebijakan Trump atas Yerusalem

BOGOR, KOMPAS.com - Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Kita sudah menghubungi hampir semua negara Islam untuk ini," ujar Presiden Joko Widodo di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017) siang.

Hasil penggalangan dukungan itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan menggelar sidang di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017. Presiden Jokowi bakal hadir dalam sidang tersebut.

"Kita komunikasi terus sehingga muncul tanggal 13 di di Turki, Istanbul itu," ujar dia.

(Baca juga : Trump Akui Kedaulatan Israel dengan Ibu Kota Yerusalem)

Ketika ditanya apakah Indonesia akan mengirimkan nota diplomasi langsung kepada AS, Jokowi mengatakan, hal itu menunggu hasil sidang OKI.

Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut.

Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

(baca: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem)

"Pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika serikat jadi anggota tetapnya. Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk keras pengakuan AS tersebut.

(baca: Pakai Syal Palestina, Menlu Retno Sebut Indonesia Mengutuk Pengakuan AS atas Yerusalem)

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pidatonya pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-10, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis.

"Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia mengutuk pengakuan ini," ujar Retno.

Retno menegaskan, sebagai negara demokrasi, Amerika Serikat seharusnya tahu apa arti kata demokrasi.