Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Menuju Istana Bogor, Mendikbud Menegur Siswa SMK yang Merokok

Kompas.com - 05/12/2017, 16:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegur sekelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tengah merokok di pinggir jalan.

Muhadjir menemukan para siswa itu tengah merokok, saat dia dalam perjalanan ke Istana Bogor, Selasa (5/12/2017).

Muhadjir pun langsung keluar dari mobil dinas RI 27 dan menghampiri para siswa tersebut. Delapan siswa yang bergerombol itu lantas mematikan rokoknya dan menyalami Mendikbud.

Saat ditanya sedang apa di luar sekolah pada saat jam pelajaran, salah seorang siswa, Ibnu Arrosyid, menjawab bahwa mereka baru saja selesai ujian akhir semester.

"Kalau sudah selesai ujian sebaiknya belajar untuk ujian besok. Atau pulang membantu orang tua. Jangan bergerombol dan merokok begini, kurang produktif," kata Muhadjir seperti dikutip dari siaran pers Kemendikbud, Selasa (5/11/2017).

(Baca juga: Muhadjir: Penggunaan TIK dalam Pendidikan Indonesia Masih Rendah)

Muhadjir pun menasehati para siswa SMK itu untuk memanfaatkan usia muda untuk memperbanyak bekal masa depan.

"Jangan digunakan untuk hal-hal negatif, perbanyak aktivitas positif," ucap Muhadjir.

Usai menasehati para siswa dan menyuruh mereka pulang, Muhadjir merogoh uang dari sakunya. Masing-masing siswa diberinya uang Rp. 100.000.

"Jangan buat beli rokok ya," ujar Muhadjir.

"Iya, Pak Menteri. Terima kasih," jawab para siswa kompak.

Muhadjir ke Istana Bogor hari ini untuk menghadiri rapat di Istana Bogor bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Kerja.

Selain itu ia juga menghadiri peluncuran Program Studi Pendidikan Guru PAUD di STKIP Muhammadiyah Bogor.

(Baca juga: Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan)

Kompas TV Kemendikbud akan mengevaluasi kekurangan ini  untuk melakukan perbaikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com