Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Harap Panglima Baru TNI Lanjutkan Capaian Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 05/12/2017, 09:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai pergantian panglima TNI adalah hal wajar menyusul Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini berharap, capaian positif yang dilakukan Gatot dapat dilanjutkan panglima baru TNI.

Adapun Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggantikan Gatot.

"Tentu kami mengharapkan penggantinya nanti mampu melanjutkan warisan yang baik, mampu membaca dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik, serta terus mengembangkan profesionalisme TNI sehingga semakin disegani musuh dan dicintai rakyat," kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Senin (4/12/2017).

Baca juga: Melihat Lagi Sigapnya Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto Menangkap Kode Jokowi

Anggota Komisi I DPR itu melihat Gatot sebagai sosok yang amat memahami dimensi ancaman terhadap negara dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat secara baik.

Ia meyakini, pengabdian Gatot untuk bangsa masih bisa berlanjut dalam bentuk lain meski akan segera memasuki masa pensiun.

"Beliau mampu menggabungkan komponen nasionalisme dan relegius sebagai mata rantai perjuangan bangsa," katanya.

Baca juga: Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

Surat telah dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian dibacakan di rapat paripurna dan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh komisi terkait, yakni Komisi I.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com